Follow our news chanel

Pemerintah Yap diminta depak jurnalis, kebebasan pers di Mikronesia dipertanyakan

Badan Legislatif Yap. - Asia Pacific Report/Yap twitter
Pemerintah Yap diminta depak jurnalis, kebebasan pers di Mikronesia dipertanyakan 1 i Papua
Badan Legislatif Yap. – Asia Pacific Report/Yap twitter

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Michael Andrew

Kepala-kepala suku adat Yap sedang berusaha mengusir seorang jurnalis Amerika, dari Pulau Yap di Federasi Mikronesia (Federated States of Micronesia; FSM).

Pekan lalu, surat kabar Pacific Island Times melaporkan bahwa para kepala suku adat, anggota Dewan Pilung atau Council of Pilun , anggota Councils of Traditional Leaders, telah menyurati Badan Legislatif Yap, meminta agar jurnalis Joyce McClure dinyatakan sebagai ‘persona non grata.’

Disusun dan ditandatangani oleh sembilan kepala suku Pilung, surat itu menyebutkan hasil pekerjaan jurnalistik McClure sebagai ‘mengganggu negara dan/atau keselamatan dan keamanan negara’, dan mengecap majalah dan situs daring berita di mana ia bekerja, Pacific Islands Times, sebagai ‘kantor berita palsu atau hoaks’.

Surat itu juga menyatakan bahwa artikel-artikel McClure, berisi ‘pendapat kuat yang berat sebelah melawan etnis Asia’.

RNZ Pacific melaporkan bahwa upaya untuk mengusir McClure dari Yap, berkaitan dengan kritikannya terhadap investasi Tiongkok di pulau itu.

Loading...
;

“Artikel-artikel yang saya tulis adalah apa yang saya sebut sebagai kisah-kisah peringatan, tentang apa yang telah dilakukan pemerintah Tiongkok dalam hal inisiatif Belt and Road mereka,” katanya kepada RNZ dalam sebuah wawancara.

Kisah-kisah yang ia tulis termasuk penyelidikan atas polusi dari pengusaha hotel Tiongkok, dan operasi penangkapan ikan serta perikanan Tiongkok di perairan lokal.

Laporan yang dipersoalkan tidak jelas

Namun, McClure berkata dia tidak tahu liputan yang mana yang dipersoalkan oleh para kepala suku.

“Masih misteri berita mana yang mereka maksudkan,” tuturnya.

“Saya benar-benar berharap mereka akan datang dan menunjukkan contoh-contoh artikel apa yang mereka bicarakan.”

Penerbit dan pemimpin redaksi Pacific Island Times, Mar-Vic Cagurangan, menerangkan kepada Pacific Media Watch bahwa kampanye terhadap McClure ini konsisten dengan lingkungan dan latar penerbitan berita di mana “koneksi dengan masyarakat mempengaruhi pelaporan seperti apa yang bisa diterbitkan.”

“Tidak mudah bekerja sebagai jurnalis di komunitas yang kecil, di mana semua orang mengenal semua orang, atau semua orang berkerabat.” Ia bercerita.

Berkantor di negara tetangga terdekat di Guam, Cagurangan mengungkapkan bahwa meskipun pulau-pulau itu juga merasakan manfaat dari Amendemen Pertama (Amendment I) Konstitusi Amerika Serikat yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat, organisasi-organisasi media lokal mungkin akan menghadapi ‘sanksi dalam hal ekonomi’ untuk menerbitkan berbagai konten yang dinilai tidak sesuai.

“Guam adalah pasar yang kecil, di mana beberapa pejabat pemerintah yang terpilih adalah pengusaha, atau punya anggota keluarga atau relasi yang memiliki usaha yang berhubungan dengan pemerintah.

Iklan-iklan dicabut setelah berita kritik pemerintah diterbitkan

“Ketika saya bekerja sebagai salah satu editor di koran Marianas Variety yang sekarang sudah tidak ada, saya menyaksikan banyak kejadian dimana sebuah usaha tertentu yang dimiliki oleh keluarga dekat gubernur, mencabut iklan-iklan mereka dari koran kami, setelah penerbitan serangkaian artikel yang mempertanyakan kontrak tertentu yang dibuat oleh pemerintah.”

Dia mengatakan, meskipun ada berbagai jenis ancaman, surat kabar itu terus memuat cerita-cerita yang penting.

“Meskipun kami mengandalkan pemasukan dari iklan untuk dapat terus berjalan, kami menolak untuk menodai dan merusak integritas dan kebebasan jurnalistik kami.”

Namun, kata Cagurangan, di negara bagian lain di Federasi Mikronesia (FSM), risiko pelaporan jauh lebih besar bagi jurnalis asing. Setidaknya ada satu kasus di mana seorang jurnalis diusir dari Mikronesia.

Pada 1997, pemerintah Federasi Mikronesia menyatakan seorang warga negara Kanada, Sherry O’Sullivan, menjadi persona non grata, sebagai tanggapan atas laporan tentang korupsi oleh pemerintah yang diterbitkan dalam publikasinya, The FSM News, sebagaimana dilaporkan oleh Pacific Journalism Review.

Surat kabar The Pacific Daily News mengangkat kasus ini, dengan mengatakan dalam sebuah artikel editorial bahwa “tindakan untuk menyensor Sherry O’Sullivan itu tidak benar dan, sebaliknya, merupakan ancaman yang serius terhadap hak kebebasan, untuk menyampaikan pendapat dan kebebasan pers di Negara Federasi Mikronesia.”

Tahun berikutnya, Departemen Luar Negeri AS meluncurkan sebuah laporan, yang mengkritik pemerintah FSM karena menghambat investigasi terhadap kegiatan dan data, juga statistiknya.

Ancaman dan kecaman ini tidak mengherankan

Profesor muda bidang studi jurnalisme di Universitas Guam, Francis Dalisay, menjelaskan bahwa tidak biasanya media di FSM berani menantang kaum elite dan pemegang kekuasaan lokal lainnya. Dia menambahkan, ia tidak heran jika para kepala suku di Yap melihat Joyce McClure sebagai ancaman.

“Media lokal di Yap mungkin lebih cenderung melaporkan isu-isu dan hal-hal yang dimaksudkan, untuk mempertahankan status quo dan tradisi di sana.”

Dalisay sendiri telah menerbitkan hasil penelitiannya tentang hubungan antara media arus utama (mainstream) di Guam dan pangkalan militer AS di pulau itu. Dia menemukan bahwa surat kabar lokal sering kali memberatkan pelaporannya pada manfaat dari pangkalan militer AS dan pembangunannya, sambil mengabaikan risiko peningkatan aktivitas AS.

Manny Cruz, seorang jurnalis pribumi dari Guam yang juga merupakan seorang peneliti doktoral yang bekerja dengan Pacific Media Center di bawah Auckland University of Technology (AUT), mengatakan salah satu risiko yang tidak pernah dilaporkan tersebut, termasuk penyitaan tanah adat untuk digunakan oleh militer AS.

Cruz percaya bahwa karena pentingnya lokasi strategis kepulauan itu bagi operasi militer AS, berita mengenai hal itu harus menjadi laporan utama secara global.

“Mereka saat ini sedang perlahan-lahan melalui proses pengembangan militer.”

“Mereka benar-benar ingin mendatangkan lebih banyak anggota Korps Marinir Amerika, dan mereka membangun lebih banyak fasilitas federal di tanah adat yang sakral.”

“Ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh seluruh dunia.”

Hari Kebebasan Pers Sedunia akan diperingati Jumat, 3 Mei 2019, pekan ini. (Asia Pacific Report)


Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top