Follow our news chanel

Pemilu, antara uang dan independensi jurnalis

Suasana Workshop Peliputan Pimilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jayapura, Rabu, 27 Februari 2019 - Jubi/Arjuna Pademme
Pemilu, antara uang dan independensi jurnalis 1 i Papua
Suasana Workshop Peliputan Pimilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jayapura, Rabu, 27 Februari 2019 – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Pemilu, agenda demokrasi lima tahunan ini selalu menghadirkan berbagai kisah dari kalangan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres), calon legislatif (caleg) dan para pendukungnya. Mulai dari jualan visi misi para calon, pelanggaran Pemilu, dugaan kecurangan hingga gugatan hukum.

Berbagai kisah itu dinantikan para jurnalis. Dijadikan bahan berita. Dikemas semenarik mungkin, dan disajikan kepada pembaca.

Namun tak jarang, kisah jurnalis juga warnai cerita Pemilu. Terkadang ada di antara mereka yang merupakan bagian dari pilar keempat demokrasi tidak dapat menjaga independensinya.

Jimmy Silalahi, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers menyebutnya “berselingkuh”.

Pengalaman 2018 lalu, saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia kata Jimmy, terjadi “perselingkuhan” sejumlah jurnalis dengan para politikus atau partai politik (parpol).

“Perselingkuhan antara jurnalis dengan politikus atau parpol tetap terjadi yang melibatkan uang, dan mengorbankan independensi media,” kata Jimmy saat Workshop Peliputan Pileg dan Pilpres 2019 di salah satu hotel di Kota Jayapura, Rabu, 27 Februari 2019.

Loading...
;

Meski Peraturan KPU (PKPU) sudah mengatur batasan kampanye, namun selalu ada cara yang digunakan mengemas kampanye dalam bentuk news (berita) terselubung melalui segmen program berita, kolom berita, talkshow di media cetak, elektronik, maupun media online (portal berita).

Bagaimana mungkin publik akan mempercayai indendensi seorang jurnalis jika sudah seperti itu. Kalau jurnalis sudah tidak dapat menjaga independensinya kata Jimmy, hanya ada satu pilihan, mundur sebagai jurnalis.

Faktor ekonomi atau upah layak (gaji kecil) dari perusahaan media salah satu alasan oknum-oknum jurnalis “berselingkuh. Mengabaikan independensi dan mengkhianati kepercayaan publik.

Namun, apapun alasannya sikap itu tidak dibenarkan, karena menjadi seorang jurnalis adalah pilihan. Ketika seseorang memilih profesi jurnalis, ia sudah memikirkan berbagai risiko yang akan dialami, termasuk dalam hal materi.

“Kalau mau kaya, jangan memilih profesi jurnalis. Jadi pengusaha saja, karena jurnalis berpegang pada independensi. Kalau ada perusahaan media yang tidak menggaji jurnalisnya, laporkan ke Dewan Pers,” ujarnya.

Selain itu, dalam pemberitaan tak jarang media (jurnalis) juga menjadikan informasi hoax di media sosial (medsos) sebagai sumber berita. Situasi ini memang sulit dikendalikan, dan kini medsos menjadi momok karena birisi informasi yang kebenarannya masih dipertanyakan.

Jimmy mengatakan, ada berbagai hal penting yang mesti diperhatikan dalam pemberitaan ataupun kampanye Pemilu di media, di antaranya harus menganut prinsip netral yakni adil dan berimbang. Dalam penawaran iklan mesti mematuhi alokasi waktu, frekuensi, durasi, jumlah halaman atau kolom.

Kampanye Pemilu di media dilarang memuat SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Pers harus lebih mengedepankan aspek edukasi Pemilu ke masyarakat, terkait waktu pelaksanaan tata cara, hak pemilih dan lainnya.

“Peran lembaga media watch perlu ditingkatkan dalam ikut mengawasi lebih dari 4000 media cetak, elektronik, online dalam Pemilu 2019,” ujarnya.

Pers mesti memberikan pendidikan politik kepada pemilih

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers, Ratna Komala mengatakan, Pemilu di Indonesia paling komplit, karena potensi masalahnya sangat besar. Untuk itu peran pers sangat penting memberikan pendidikan politik kepada pemilih.

Pemilih perlu mengetahui visi misi dan program parpol, profil dan rekam jejak parpol atau caleg, isu nasional dan lokal yang diusung parpol, pasangan calon presiden/wakil presiden, dan caleg. Apakah parpol, paslon, dan caleg konsisten memperjuangkan isu itu, serta dari mana dana kampanye mereka dan siapa penyumbang dana kampanye terbesar. Apakah mereka membuat laporan dana kampanye sesuai ketentuan Undang-Undang. Apakah daftar pemilih sudah akurat. Adakah warga yang tidak tercantum dalam daftar pemilih dan mengapa.

“Membantu kelompok khusus agar dapat menggunakan haknya dalam memilih pemimpin (kelompok difabel, pemilih perempuan). Itulah peran media menjadi pengawal demokrasi,” kata Ratna.

Dalam meliput Pemilu kata Ratna, jurnalis juga mesti memahami peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, Peraturan Bawaslu (tugas Bawaslu), dan Peraturan KPU (tugas KPU).

“Paling penting memahami UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi mengatakan, salah satu fungsi pers mengedukasi masyarakat. Namun terkadang jika penyelenggara tidak memasang iklan di media, redaksi media tidak mau memuat berita aktivitas penyelenggara.

“Misalnya mengenai sosialiasi mencoblos. Itukan bagian dari memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” kata Imam Wahyudi.

Dalam pemberitaan terkait aktivitas caleg selama tahapan Pemilu, jurnalis (media) juga mesti dapat membedakan kategori berita (news) dan advetorial (pariwara).

Jika ada caleg yang melakukan sosialisasi kepada pemilihnya, bisa saja diberitakan tapi masuk kategori pariwara, dan tidak disentuh editorial (redaktur) selama apa yang disampaikan tidak melanggar aturan.

Namun jika aktivitas atau tanggapan seorang caleg masuk kategori news karena memiliki nilai berita, harus disetuh editorial.

“Kalau untuk berita tidak ada batasaanya, selama itu berita bukan advetorial,” katanya.

Bawaslu butuh dukungan pers mengawasi Pemilu

Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan, butuh dukungan berbagai pihak di antaranya masyarakat dan pers dalam melakukan pengawasan Pemilu untuk menciptakan demokrasi bersih dan menegakkan aturan Pemilu.

Ia berharap, pers ikut mengawasi tahapan palaksanaan Pemilu, dan melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan ada pelanggaran yang dilakukan caleg, (pengurus) parpol, atau tim sukses.

Pada 2014 menurutnya, ada oknum jurnalis menginformasikan kepada Bawaslu Papua terkait aktivitas kampanye caleg pada hari Minggu. Namun ketika Bawaslu meminta oknum jurnalis itu menjadi pelapor atau saksi, yang bersangkutan menolak.

Lantaran bertujuan memberikan efek jera dan melakukan penegakan, Bawaslu Papua kemudian mengambil risiko menjadi penemu langsung dugaan pelanggaran kampanye caleg itu, meski pengawas Pemilu tak berada di lokasi.

Saat kasus dugaan pelanggaran kampanye tersebut disidangkan di Pengadilan, apa yang diprediksi Bawaslu Papua sejak awal kata Anugrah akhirnya terjadi.

“Saat di pengadilan, kami dihabisi hakim dan kuasa hukum terlapor karena memang kami tidak melihat secara langsung dan informasinya tidak lengkap. Akhirnya kami kalah di pengadilan,” kata Anugrah Pata.

Namun paling tidak, langkah Bawaslu itu memberikan pelajaran kepada oknum caleg tersebut jika kampanye di luar jadwal tidak dibenarkan.

“Makanya teman-teman media kalau mendapat informasi, sampaikan secara langsung atau menyerahkan bukti video, foto yang dapat kami jadikan barang bukti,” katanya.

Bawaslu Papua juga mengingatkan kampanye di media cetak, elektronik, dan online baru dapat dilakukan, 25 Maret-13 April 2019. Namun materi kampanye capres/cawapres, parpol, atau caleg tidak boleh menyinggung SARA, mengandung ujar kebencian, menghina, provokatif, tidak melibatkan anak sekolah atau anak dibawah umur, ASN dan pihak lain yang dilarang.

“Durasi penayangan iklan kampanye di televisi tidak boleh lebih dari 30 detik dan lebih dari 10 spot setiap hari. Di radio durasinya maksimal 60 detik dan tidak boleh lebih dari 10 spot setiap hari,” ujarnya.

Untuk media cetak, iklan kampanye maksimal satu halaman penuh setiap hari. Media juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu.

“Terkait iklan kampanye di media, ketika Pilgub Papua 2018, ada beberapa media cetak yang kami laporkan ke Dewan Pers karena memasangan iklan kampanye sebelum waktunya, dan Dewan Pers merespons cepat. Kami tidak punya kewenangan memberikan sanksi kepada media, karena itu ranah Dewan Pers,” katanya. (*)

Editor: Angela Flassy

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top