Pemkab dan DPRD Yahukimo disarankan membuat regulasi tambang rakyat

Papua
Ilustrasi polisi saat menertibkan tambang rakyat ilegal di Kota Jayapura beberapa waktu lalu - Jubi. Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris komisi bidang sumber daya alam DPR Papua, Sinut Busup menyarankan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan DPRD setempat, membuat regulasi tambangan rakyat di wilayahnya.

Saran itu disampaikan legislator dari daerah pemilihan Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang tersebut, karena khawatir aktivitas penambangan emas rakyat di sejumlah wilayah Yahukimo, memicu konflik apabila tidak diatur dengan baik.

Menurutnya, keberadaan lokasi pendulangan emas, atau tambang tradisional di sejumlah wilayah Yahukimo mengundang banyak orang dari luar datang.

Mereka tidak hanya berasal dari daerah lain di Papua dan luar Papua, juga ada warga negara tetangga, Papua Nugini.

“Kalau pendulang emas ini tidak diatur secara baik, berpotensi terjasi gesekan di masyarakat. Terutama penambang tradisional dari luar daerah, dengan warga di sana atau pemilik ulayat area penambangan,” kata Sinut Busup kepada Jubi, Rabu (30/6/2021).

Katanya, Pemkab Yahukimo dan DPRD di sana, dapat mengatur tambang rakyat di wilayahnya dengan peraturan daerah (perda).

Dalam perda itu ditentukan area yang dapat dijadikan tambang rakyat, maksimal luasannya, hak hak pemilik ulayat atau masyarakat adat di sekitar lokasi penambangan, dan kontribusi pendapatan asli daerah.

Loading...
;

“Kalau perlu penambang dari luar dibatasi. Cukup masyarakat adat Yahukimo yang melakukan penambangan di sana. Kalau terlalu banyak penambang dari luar, ini bisa berdampak pada situasi Kamtibmas di Yahukimo,” ujarnya.

Dalam suatu forum diskusi di Kota Jayapura, belum lama ini, masyarakat adat Papua pemilik areal potensi tambang, sepakat membentuk asosiasi pertambangan rakyat.

Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai yang menginisiasi diskusi ketika itu mengatakan ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari forum tersebut.

Selain mendeklarasikan asosiasi atau sebuah badan pertambangan rakyat di Papua, pihaknya juga akan menyampaikan beberapa poin kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di antaranya, mendesak Menteri ESDM segera mengubah keputusan Menteri ESDM tahun 2017 tentang wilayah pertambangan Pulau Papua. Lalu, menetapkan wilayah pertambangan rakyat yang telah diusulkan oleh gubernur Papua, dan yang sedang aktif dikerjakan di tanah Papua kini.

“Sehingga wilayah wilayah itu bisa dimasukkan dalam sebuah keputusan menteri, tentang penetapan wilayah pertambangan Pulau Papua yang baru,” kata Gobai.

Menurutnya, pihaknya juga meminta Menteri ESDM, agar memberikan kewenangan kepada gubernur Papua untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat, dan kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat.

“Kami juga meminta, izin pertambangan rakyat agar diberikan kepada pemilik tanah adat,” ujarnya.

Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan itu mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap blok atau wilayah pertambangan rakyat maksimal hingga 100 hektare.

“Blok itu nanti yang ada izin pertambangan rakyatnya. Kita juga mesti bersama mendesak Kementerian ESDM agar mengakui perdasus kita tentang pertambangan rakyat,” ucapnya.

Kepala Suku Korowai, Adonia Yalengkatu menyatakan sepakat dengan adanya gagasan membentuk wadah pertambangan rakyat.

“Saya pikir wadah ini penting. Kita tinggal sepakati nama wadahnya, karena itu menggambarkan gerakan kita,” kata Adonia Yalengkatu.

Katanya, pembentukan wadah itu merupakan aspirasi dan harapan untuk menyatukan masyarakat adat dari berbagai wilayah Papua, yang di daerahnya memiliki potensi tambang. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top