Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pemkab diminta segera tentukan HSBGN

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) yang belum menentukan harga satuan bahan bangunan gedung negara (HSBGN), untuk segera melengkapinya. Mengingat sampai hari ini baru tujuh kabupaten dan satu kota yang melakukan itu.

Kepala Dinas PUPR Papua Djuli Mambaya mengatakan pada 2017, tujuh kabupaten dan satu kota yang dinyatakan memenuhi standar legalisasi HSBGN yakni, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Asmat, Deyai dan Mamberamo Tengah.

Pemkab diminta segera tentukan HSBGN 1 i Papua

"Saya berikan apresiasi untuk kabupaten/kota yang sudah melakukan ini. Meski selama ini, kesadaran instansi di kabupaten/kota atas pentingnya pengesahan HSBGN oleh kepala daerah masih sangat kurang," kata Djuli pada acara Fokus Grup Diskusi (FGD) Legalisasi HSBGN, di Jayapura, Selasa (28/8/2018).

Ia menjelaskan, HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per-M2, pembangunan bangunan gedung negara diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.

Untuk itu, dirinya berharap melalui FGD dapat tercapai penyeragaman penyusunan HSBGN dan dapat dilegalkan oleh bupati sesuai aturan.

"Ini sangat perlu apalagi kondisi Papua setiap daerah berbeda, sehingga sangat diperlukan penetapan satu harga agar pembangunan bisa terlaksana dengan sangat baik, khususnya mutu suatu bangunan," kata Djuli.

Loading...
;

Kepala Seksi Bangunan Gedung Negara Kementerian PUPR, Kusriyanti mengapresiasi pencapaian delapan kabupaten/kota dalam hal legalisasi HSBGN.

"Ini sangat signifikan. Kami bersyukur berkat pembinaan tiap tahun, kabupaten selalu nambah untuk legalnya HSBGN. Ini dengan skala tiap setahun sekali," kata Kusriyanti.

Ia menilai, kegiatan FGD sangat penting guna membantu kabupaten/kota dalam menentukan formula standar penghitungan HSBGN.

"Dari kegiatan ini kita juga akan mengetahui sebenarnya apa permasalahan kesulitannya yang dihadapi. Dimana nanti akan dijelaskan, untuk kemudian kita akan lakukan pembinaan untuk sampai dilegalisasi. Misalnya, sudah dilakukan survey, namun ada kendala itu yang perlu dicari tahu," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam survey memang harus melibatkan isntansi lain seperti Badan Pusat Statistik untuk mengetahui data yang signifikan. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top