Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pemkab Nabire apresiasi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan kanker

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Nabire, Jubi – Pemerintah Kabupaten Nabire mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi ketentuan-ketentuan dan sanksi terkait BPJS ketenagakerjaan dan sosialisasi kesehatan kanker.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan dua kegiatan ini sebab memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia dan khususnya kelancaran kerja,” kata Plt. Sekda Nabire I Wayan Mintaya ketika menghadiri sosialisasi ketentuan-ketentuan dan sangsi terkait BPJS ketenagakerjaan dan sosialisasi kesehatan kanker, mewakili Bupati Nabire, Kamis (18/5/2017).

Pemkab Nabire apresiasi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan kanker 1 i Papua

Dikatakan Sekda Nabire, kesehatan merupakan faktor terpenting dalam hidup manusia. Apabila kita mengalami resiko sosial ekonomi tertentu tetapi bila kita tidak memiliki perlindungan maka kita akan semakin sulit.

Menurutnya, kanker menjadi penyumbang kematian ketiga terbesar setelah penyakit jantung. “Penyebab utama kanker adalah pola hidup yang tidak sehat, seperti kurang olahraga, merokok, minuman keras dan pola makan yang tak sehat,” ujarnya.

Untuk itu Sekda berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses sosialisasi ini BPJS dengan baik sampai selesai. Sehingga para tenaga kerja agar dapat memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk memprokteksi dan mengatasi risiko sosial ekonomi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nabire, Akbar Ismail mengatakan sosialisasi pada seluruh OPD di Nabire dengan maksud penguatan hubungan antar lembaga yakni pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Loading...
;

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatan pemahaman kepada tenaga kerja terkait BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja honorer yang bekerja di pemkab serta komitmen antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah. agar mengawal peraturan perundang-undngan ini sehingga berjalan dengan sesuai sebagaimana mestinya,” katanya.

Akbar Ismail berharap pemkab dan BPJS ketenagakerjaan membuat sebuah nota kesepakatan terkait dengan implementasi penegakan hukum sesuai PP No. 86 tahun 2013 tentang pengenaan sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS ketenagakerjaan.(*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top