Pemkab Nabire tunggak gaji pegawai sebulan

Papua
Ilustrasi pegawai Pemerintah Kabupaten Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Gaji pegawai bulan ini belum cair. Perubahan sistem dituding menjadi biang keroknya.

GAJI seluruh aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Nabire tertunggak. Hingga pekan ketiga, pendapatan rutin tersebut untuk bulan ini belum juga mereka terima.

“Gaji bulanan (sebagai aparatur sipil negara) merupakan pendapatan tetap saya satu-satunya. Gaji bulan ini belum diterima, sedangkan tagihan dan kebutuhan hidup terus mengejar (tidak kenal kompromi),” kata ESN, seorang pengawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire kepada Koran Jubi, Kamis (18/2/2020).

Sebagian besar pegawai kemungkinan tidak lagi memegang cadangan uang karena gaji untuk Januari sudah diterima pada akhir tahun lalu. Dana itu bisa jadi sudah habis digunakan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru.

ESN juga menyayangkan sikap Pemkab Nabire. Mereka tidak menjelaskan penyebab keterlambatan dan kepastian pembayaran gaji bulan ini.

Sekretaris Daerah Nabire Daniel Maipon  membenarkan ihwal keterlambatan pembayaran gaji pegawai tersebut. Keterlambatan itu dampak penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang diberlakukan secara serentak mulai awal tahun ini di seluruh Indonesia.

“Ada penyesuaian sistem. Jadi, keterlambatan gaji pegawai tidak hanya dialami Nabire, tetapi juga sebagian besar daerah di Papua bahkan Indonesia,” kata Maipon.

Loading...
;

Dia mengatakan penerapan SIPD merupakan amanat Undang Undang Pemerintah Daerah No 23/2014.  Pengelolaan keuangan daerah harus transparan, efektif, dan adil sehingga mesti terencana serta tertata.

“Sistem perencanaan dan penganggaran sudah rampung di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sehingga tinggal disahkan gubernur sebelum disetujui Menteri Dalam Negeri. Namun, penatausahaan keuangan, terutama pada penggajian belum dilaksanakan di Nabire,” jelas Maipon, yang saat ini juga menjadi Pelaksana Tugas Harian Bupati Nabire.

Efek berantai

Maipon menjelaskan sistem penggajian seluruh aparatur sipil negara yang sebanyak 4.400 orang di Pemkab Nabire selama ini terpusat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan pemberlakuan SIPD, pengaturan terhadap pencairan gaji pegawai dikembalikan kepada perangkat daerah masing-masing.

“Setiap perangkat daerah harus melapor dan memasukan data pegawai mereka masing-masing, tetapi baru 30 dari 45 perangkat daerah Nabire yang melaksanakannya. Pemberitahuan (mengenai pendataan tersebut) berulang kali dilakukan sejak November,” ungkap Maipon.

Data yang wajib dilengkapi pada formulir penggajian meliputi nomor induk pegawai beserta identitas pribadi dan seluruh anggota keluarga. Mereka juga harus melampirkan salinan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, serta dokumen penting lain.

“Nabire belum mendapat dropping (alokasi gaji pegawai) untuk Februari karena seluruh datanya belum lengkap. Itu sanksi (ketentuan) dari Kementerian Dalam Negeri,” lanjut Maipon.

Dia berharap perangkat daerah segera merampungkan pendataan pegawai agar tidak merugikan yang lain. Jika seluruh pendataan rampung saat ini, laporannya bisa diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri pada pekan depan untuk proses pencarian anggaran pengajian pegawai.

“Gaji untuk honorer tidak ada masalah. Mereka gajian setiap tiga bulan (dirapel) sehingga baru dibayarkan pada April,” ujar Maipon.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nabire Barnabas Watofa. menyatakan keterlambatan gaji tidak semestinya menimpa seluruh pegawai. “Jangan sampai menunggu (perangkat daerah) yang telat setor data. Itu sudah disepakati pada rapat bersama pimpinan daerah.”

Sentra pangan

Dari Biak Numfor dilaporkan, pendapatan nelayan setempat diklaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak yang beroperasi sejak 2017 mengoptimalkan upaya nelayan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan.

“Keberadaan SKPT berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Pendapatan mereka dalam sebulan meningkat hingga tiga kali lipat,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Biak Numfor Effendi Igirisa dalam siaran pers yang dikutip Antara, Kamis.

SKPT Biak memiliki gudang beku terintegrasi berkapasitas 200 ton, pangkalan pendaratan ikan, dan 100 unit kapal berbobot 3 gross ton. Kemudian, sarana rantai dingin beserta kendaraan roda enam dan  fasilitas pendukung lain.

SKPT Biak dibangun untuk mempersiapkan Biak Numfor sebagai sentra pangan perikanan. Pembangunan fasilitas yang didanai KKP tersebut juga disokong dengan penyiapan sumber daya manusia bidang perikanan.

“KKP mengedukasi nelayan dalam mengunakan peralatan tangkap modern dan pengelolaan ikan di kapal saat melaut. Kapasitas kelembagaan mereka juga ditingkatkan, dari kelompok informal menjadi koperasi. Tujuan pembangunan sumber daya manusia ini untuk meningkatkan kompetensi nelayan,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti.

Direktur Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal PDSPKP KKP Catur Sarwanto menambahkan SKPT Biak juga membantu akses permodalan. Mereka menghubungkan nelayan dengan pihak perbankan maupun nonperbankan.

“Bank Negara Indonesia mencairkan kredit usaha rakyat sebesar Rp2,1 miliar kepada 42 nelayan pada Mei 2020. Selain itu, ada 19 kelompok usaha bersama menerima pencairan (pinjaman) Rp2,06 miliar dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan,” kata Catur.

Dia melanjutkan SKPT Biak juga mempromosikan peluang usaha dan investasi pada daerah tersebut dalam berbagai forum bisnis. Salah satu hasilnya ialah penandatanganan rencana investasi gudang beku oleh PT Lautan Pasifik Indonesia, dan pembangunan pabrik es oleh perusahaan swasta. (*)

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top