Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pemkab Pegaf kelola pertambangan emas rakyat, Pemprov: Ini sangat positif

Papua
Kondisi jalan dan alur sungai di wilayah kabupaten Pegaf Papua Barat. Potensi emas daerah ini akan dikelola secara mandiri melalui pertambangan rakyat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat, John Tulus mengatakan rencana pertambangan rakyat oleh Pemda Pegaf untuk kelola potensi emas di wilayah itu sangat positif, sehingga sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik dan benar sesuai aturan perundang-undangan.

Menurutnya,  proses perizinan  pertambangan rakyat harus sesuai peraturan perundang-undangan baik peraturan sektor ESDM maupun sektor terkait [lingkungan hidup dan kehutanan].

Termasuk mekanisme/prosedur perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat.

Pemkab Pegaf kelola pertambangan emas rakyat, Pemprov: Ini sangat positif 1 i Papua

“Sepanjang proses perizinan sesuai  mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka itu baik untuk kepentingan investasi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan hak-hak masyarakat adat pemilik hak ulayat. Ini yang paling penting. Kita ingat juga bahwa ada Otonomi Khusus di Tanah Papua. Jadi bagaimana hak masyarakat adat dipenuhi, keterlibatan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan agar semuanya dapat diperhatikan lebih awal,” kata John Tulus di Manokwari kepada Jubi melalui pesan terlulisnya, Senin (27/7/2020).

Terkait proses perizinan dan kewenangan, kata Tulus, saat ini telah ada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru ditetapkan Tanggal 10 Juni 2020 sebagai perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

“Karena ada perubahan, sehingga saat ini dalam masa transisi menunggu Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan di daerah,” kata Tulus.

Dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 serta dalam masa transisi ini, lanjut Tulus, maka Kementerian ESDM melalui Dirjen Mineral dan  Batubara telah mengeluarkan surat tertanggal 18 Juni kepada Gubernur seluruh Indonesia perihal penundaan penerbitan perijinan baru dibidang pertambangan mineral dan batubara selama 6 bulan sejak ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2020.

Loading...
;

“Nantinya setelah ada peraturan  pelaksanaannya maka proses bisa berjalan,” ujar Tulus.

Sebelumnya, Yosias Saroy, Bupati Pegaf mengatakan, potensi emas di wilayahnya akan dikelola secara mandiri melalui koperasi dengan pola pertambangan rakyat. Hal ini merupakan komitmen Saroy, untuk mencegah terjadinya tindakan penambagan secara ilegal yang masif dan sistematis dilakukan oleh kelompok tertentu.  (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top