Follow our news chanel

Previous
Next

Pemkab Pegubin dan Kejari Jayawijaya menandatangani nota kesepahaman

Papua
Bupati Costan Oktemka dan Kajari Jayawijaya saat menandatangani nota kesepahaman. - Jubi/Ist
Papua No.1 News Portal | Jubi

Deiyai, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang (Pegubin) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya, Papua menandatanganani nota kesepahaman terkait bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura, Kamis (20/8/2020), yang dihadiri Bupati Pegubin Costan Oktemka, Kajari Jayawijaya Togar Rafilion, Sekda Pegubin, Kabag Hukum Setda Pegubin dan beberapa pejabat lainnya.

Bupati Costan Oktemka berharap Kejari Jayawijaya bisa membantu penelusuran aset pemkab yang masih berada di tangan ASN yang sudah pensiun, maupun ASN yang tidak lagi memegang jabatan.

“Kami di pemerintah fokus ke penertiban aset yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, maupun yang berada di kabupaten lain di Provinsi Papua. Sementara aset yang diserahkan untuk ditelusuri oleh Kejaksaan berupa kendaraan roda empat atau mobil,” ujar bupati, kepada Jubi melalui telepon selulernya, Jumat (21/8/2020).

Bupati meminta kepada setiap ASN atau pejabat yang sudah tidak lagi menduduki jabatan tertentu, wajib mengembalikan semua kendaraan dinas ataupun aset. Hal ini berlaku pula bagi pejabat yang telah meninggal dunia.

“Sebelum berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jayawijaya, saya harap segera kembalikan,” ucapnya.

Menurutnya hal itu berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410), juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Loading...
;

Kepala Kejari Jayawijaya, Togar Rafilion, mengatakan tidak ada aturan meski sudah mengabdi puluhan tahun, lantas mobil atau rumah dan aset lainnya menjadi milik pribadi sebagai jasa atas pengabdian.

“Semuanya akan kami tarik sesuai prosedur hukum.vHingga kini sudah ada empat mobil yang dikuasai mantan pejabat di Kabupaten Yalimo yang ditarik oleh Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini,” ujarnya.

Ia mengaku, dalam waktu dekat akan dipindah-tugaskan menjadi Kepala Kejari di Provinsi Jambi, dan serah terima jabatan dilaksanakan pada 1 September 2020. “Sehingga saya berharap agar kerja sama ini dapat dilanjutkan oleh Kepala Kejaksaan yang baru.”

Kabag Hukum Setda Pegubin, Yoseph Serapino Ukago, mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan program rutin setiap tahun, yang dilakukan oleh Pemkab Pegubin, kemudian akan dievalusi dan dilanjutkan di tahun berikut.

“Kami telah memprogramkan untuk ke depan akan bekerja sama lagi dengan beberapa instansi vertikal, maupun instansi otonom dalam rangka mendukung tugas-tugas pelayanan pemerintahan, dan tugas-tugas serta fungsi di bidang hukum untuk mendukung visi misi bupati dan wakil bupati, terkait tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top