HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pemkab Puncak Jaya mesti pertanggungjawabkan anggaran untuk 125 kepala kampung

Ilustrasi ibu kota Kabupaten Puncak Jaya beberapa tahun lalu – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Puncak Jaya, Puncak dan Tolikara, Yunus Wonda menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya mesti mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran terhadap 125 kepala kampung menggantikan 125 kepala kampung sebelumnya yang diberhentikan bupati setempat, sebelum masa jabatan mereka berakhir.

Ia mengatakan, pengangkatan 125 kepala kampung pengganti itu berdasarkan Keputusan Bupati Puncak Jaya nomor 188.45/95/KPTS/2018 tertanggal 22 Juni 2018 tentang pengangkatan kepala kampung dan sekretaris Kampung di lingkungan Pemkab Puncak Jaya periode 2018-2024.

Akan tetapi para kepala kampung yang merasa diberhentikan sepihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura beberapa waktu lalu. PTUN Jayapura mengabulkan permohonan para penggugat dan memerintahkan tergugat (Bupati Puncak Jaya) mencabut keputusan pengangkatan 125 kepala kampung pengganti.

Putusan PTUN Jayapura diperkuat putusan PTTUN Makassar, saat tergugat mengajukan banding. Tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut, akan tetapi upaya kasasi juga ditolak.

“Putusan MA bersifat final. Bupati Puncak Jaya mesti mengembalikan jabatan 125 kepala kampung. Akan tetapi masalah tidak selesai di situ. Anggaran untuk membiayai 125 kepala kampung menggantikan para penggugat mesti dipertanggungjawabkan. Apa dasar penggunaan anggaran itu,” kata Yunus Wonda kepada Jubi, Senin (25/11/2019).

Menurutnya, jika pengadilan mengabulkan permohonan kepala kampung yang diberhentikan, ini menandakan bupati telah menyalahi aturan dalam mengangkat kepala kampung pengganti.

Loading...
;

“Ini berarti anggaran terhadap 125 kepala kampung selama satu tahun terakhir ada dugaan penyalahgunaan. Tidak ada dasar hukumnya penggunaan anggaran itu,” ujarnya.

Wonda meminta penegak hukum menyelidiki dugaan terjadinya penyalahgunaan anggaran Kabupaten Puncak Jaya, yang digunakan menggaji 125 kepala kampung yang diangkat berdasarkan keputusan bupati tersebut.

Sementara pengacara para kepala kampung, Herman Bongga Salu mengatakan putusan MA bersifat final dan mengikat.

“Adanya keputusan MA ini berarti Kepala kampung yang diangkat versi SK bupati catat hukum dan kedudukan kepala kampung yang diberhentikan mesti dikembalikan,” kata Herman Bongga Salu belum lama ini.

Menurutnya, jika bupati Puncak Jaya tidak mengembalikan jabatan 125 kepala kampung, maka PTUN akan menetapkan penetapan eksekusi. (*)

Editor: Syam Terrajana

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa