Follow our news chanel

Previous
Next

Pemkab Sigi kecewa Kementerian PUPR tak perbaiki perkantoran

Ilustrasi pembangunan jalan - Pexels.com
Pemkab Sigi kecewa Kementerian PUPR tak perbaiki perkantoran 1 i Papua
Ilustrasi pembangunan jalan – Pexels.com

Pemkab Sigi sudah sangat berharap dapat segera tinggal di kantor baru dan tidak lagi mengontrak rumah penduduk seperti saat ini.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Palu, Jubi – Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kecewa dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tidak dapat memperbaiki kantor bupati dan sejumlah fasilitas perkantoran yang rusak akibat bencana gempa dan likuefaksi 2018 lalu.

“Padahal perencanaan untuk kantor Bupati Sigi sudah ada, uangnya ada dan sudah siap tapi tidak bisa digunakan,” kata Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, Iskandar Nontji, saat rapat evaluasi percepatan pembangunan huntap relokasi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi pascabencana 2018 di Aula Merah Putih, Rabu, (15/1/2020) kemarin.

Baca juga : Pembangunan ruko terkendala puing-puing kebakaran rusuh Wamena

Disdik canangkan pembangunan UPTD di setiap distrik

Pembangunan bioskop tunggu restu ulama Aceh

Loading...
;

Menurut Iskandar, Pemkab Sigi sudah sangat berharap dapat segera tinggal di kantor baru dan tidak lagi mengontrak rumah penduduk seperti saat ini. Sedangkan informasi yang diberikan Kementerian PUPR mengenai kepastian pembangunan kembali dan perbaikan fasilitas Pemkab Sigi ngambang,  sehingga Pemda Sigi hanya mencari tahu sendiri regulasi yang menyebabkan pembangunan tersebut tidak bisa dilakukan.

“Kalau instansi vertikal mereka bisa bantu seperti Kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).Tapi kami ini sudah ada uang tapi Kementerian PUPR tidak mau bantu kecuali ada surat penyerahan pelimpahan kewenangan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) . Itu sudah kami telusuri,” kata Iskandar menjelaskan.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Aksa H Mardani yang hadir dalam rapat itu membenarkan pernyataan Iskandar Nontji.

“Memang harus melalui Kemendagri. Harus Kemendagri menyerahkan pelimpahan kewenangan ke Kementerian PUPR dulu baru kemudian kami melakukan pembangunan,” kata Mardani. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top