Follow our news chanel

Pemkab Tolikara lakukan lelang jabatan seleksi terbuka dan mutasi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Tolikara, Jubi– Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan seleksi terbuka dan seleksi mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara Eselon II Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD tahun 2018.

Kepala BKD Tolikara, Steven Gurik, S.Sos, diwakili Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Irzan Sambur mengatakan sejak diundangkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, Pemkab Tolikara baru pertama kali melakukan dua jalur seleksi. Masing-masing seleksi terbuka dan seleksi mutasi. 

Dalam seleksi terbuka diikuti 30 peserta dan seleksi mutasi atau rotasi hanya diikuti 14 peserta. “Kami tidak membatasi jumlah ASN yang mau mengikuti tes. Siapa saja boleh yang golongannya sudah cukup,” jelas Irzan. 

Dengan hasil itu, kedepan pejabat Pembina Kepegawaian Kaerah Pemkab Tolikara, dalam hal ini Bupati Tolikara bisa tahu siapa yang baik untuk menjabat. Melalui tes itu pula, ASN bisa menempati jabatan sesuai kemampuannya. 

“Melalui tes ini juga, Bupati Tolikara bisa mengetahui bidang mana yang paling tepat bagi ASN bersangkutan untuk memangku suatu jabatan,” ucap Irzan.

Dalam uji kompetensi yang dilaksanakan pada Senin hingga Jumat (04-08 Juni 2018) di Hotel Horex, Sentani, diikuti sebanyak 44 peserta. 

Loading...
;

Irzan menjelaskan, pada tahap administrasi, semua peserta lolos. Namun pada tahap uji psikotes dan uji kompotensi, dua peserta dinyatakan gugur dan 42 peserta lainnya lulus. Kedua pejabat yang gugur masing-masing berasal dari PemkabTolikara dan satu lagi dari luar.

“Tahapan yang dilakukan dimulai dari tes administrasi dan tes pisikotes, tes kompetensi, serta tes membuat makalah hingga terakhir tes wawancara. Semua tahapan ini di lakukan selama sebulan dimulai sejak akhir bulan April hingga selesai awal bulan Juni. Jadi proses lelang jabatan ini bisa rampung selama sebulan,” kata Irzan Sambur.

Ketua Pansel Prof.DR. Drs. Agustinus Faten, MT dari ketua Program ADM Publik Universitas Cenderawasih  Uncen Papua, mengatakan Kementerian PANRB meminta semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara eselon II mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seleksi tersebut khususnya terkait dengan ketentuan batas usia paling tinggi dalam penerimaan JPT Pratama. Mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tersebut, maka batas usia paling tinggi untuk mengikuti seleksi pada JPT Pratama atau setara eselon II adalah 56 tahun.

Namun bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan seleksi terbuka dan kompetitif bagi JPT Pratama setelah diundangkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian PANRB menegaskan, agar mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

Berdasarkan Pasal 107 huruf c PP No.11 Tahun 2017 disebutkan, bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat diangkat sebagai JPT Pratama. Pertama, memiliki kualifikasi paling rendah sarjana atau diploma IV. Kedua, memiliki kompetensi teknik, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.

Ketiga, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun. Keempat, sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau Jabatan Fungsional (JF) jenjang ahli madya paling singkat dua tahun. Kelima, memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik. Keenam, usia paling tinggi 56 tahun. Ketujuh, sehat jasmani dan rohani.

“Saat ini sedang melaksanakan seleksi terbuka dan kompetitif JPT Pratama. Di antaranya telah mempersyaratkan batas usia paling tinggi untuk diangkat dalam JPT Pratama paling tinggi 56 tahun dan 58 tahun sesuai batas usia pensiun Jabatan Administrator,” kata Prof Faten.

Menurut Profesor Faten, semua ASN yang telah lolos semua tahapan lelang jabatan ini akan diserahkan kepada Bupati Tolikara sebangai Pembina ASN di daerah untuk menentukan ASN mana yang paling tepat berkompeten untuk diberikan kepercayaan memangku jabatan di daerah. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top