Follow our news chanel

Pemprov Papua akan bahas Otsus di Musrenbangsus

Pemprov Papua akan bahas Otsus di Musrenbangsus 1 i Papua
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen – Jubi/Dok

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua akan membahas keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus), melalui perhelatan musyawarah rencana pembangunan khusus (Musrenbangsus).

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, di Jayapura pekan lalu mengatakan, menjelang berakhirnya undang-undang Otsus, perlu ada satu kepastian dari pemerintah pusat apakah akan tetap berlanjut atau tidak. Karena itulah Musrembangsus membahas hal tersebut.

Di samping menyusun rencana kerja terkait Otsus agar sesuai dengan pembiayaan, pihaknya juga akan memersiapkan penyusunan road map berdasarkan kondisi objektif kabupaten/kota. Agar ada langkah-langkah yang disiapkan jika kelak undang-undang ini berakhir atau dilanjutkan.

“Kami tetap mendorong RUU Otsus Plus di Musrenbangsus, karena itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan,” katanya.

Dengan demikian, kata ia, seluruh kabupaten/kota harus duduk bersama menyampaikan pendapat terkait keberlanjutan Otsus di Bumi Cenderawasih, sehingga bisa menjadi satu dokumen kuat untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

“2021 sudah dekat, untuk itu semua harus dipersiapkan secara baik, jangan sampai kita tidak siap lalu dihadapkan pada session yang lebih intervensi dari pemerintah pusat yang notabennya akan ada kebijakan yang sangat sentralistik, ketika diaplikasikan sangat tidak sesuai seperti saat ini,” ujarnya.

“Harus ada paradigma baru dan konsep yang lebih cemerlang. Dalam artian, kita harus berani menyusun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” sambungnya.

Loading...
;

Untuk itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota beserta jajarannya mulai mengumpulkan data mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus bisa menampilkan berapa populasi orang asli Papua.

“Memang kita sadari banyak kenaikan jumlah penduduk secara signifikan karena salah satu kriteria kenaikan dana alokasi umum adalah jumlah penduduk, tapi kami minta kabupaten/kota mendata secara arif dan bijaksana berapa jumlah orang Papua di masing-masing daerah,” katanya.

“Selaku pemerintah, ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bersiap diri menghadapi kebijakan lebih lanjut mengenai Otsus,” sambungnya.

Sebelumnya, dikarenakan kondisi Papua masih membutuhkan banyak pembiayaan, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merekomendasi agar dana Otsus bagi Papua tidak berhenti di 2021. Hanya saja, sampai hari ini masih dalam diskusi di tingkat pusat untuk bagaimana formatnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Muhammad Musa’ad, mengatakan dulu format yang dipakai adalah block grant, sekarang spesific grant sesuai yang disampaikan Menteri Dalam Negeri.

Hanya saja , pihaknya belum tahu seperti apa nantinya, apakah nanti seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus lebih dulu mengusulkan proposal, kemudian pusat menilai baru anggaran yang diminta diberikan sesuai apa yang diusulkan. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top