Pemprov Papua Barat resmi tetapkan PPKM Darurat di Sorong dan Manokwari

Papua
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama pejabat daerah seusai rapat evaluasi dan penetapan PPKM Darurat di Manokwari dan Kota Sorong, di salah satu hotel di Manokwari, Senin (12/7/2021). (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Pemerintah provinsi Papua Barat, resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Manokwari dan kota Sorong berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk dua daerah ini.

PPKM Darurat kabupaten Manokwari dan Kota Sorong mulai diberlakukan 12 sampai 20 Juli 2021 atau delapan hari kerja dan  disesuaikan dengan perkembangan situasi epidemiologi di dua daerah ini.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Senin (12/7/2021) mengatakan parameter PPKM Darurat dua daerah ini berdasarkan peningkatan kasus positif, kesiapan rumah sakit, dan capaian vaksinasi yang masih rendah.

“Parameter PPKM Darurat dengan sejumlah kriteria yaitu level asesmen 4, angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) rumah sakit COVID-19 di atas 65 persen, kasus aktif meningkat signifikan dan capaian vaksinasi di bawah 50 persen,” kata Gubernur.

Gubernur mengatakan bahwa provinsi Papua Barat saat ini berada di zona merah dengan kasus positif mencapai 13.476 atau 23,8 persen dari 56.571 orang yang diperiksa di provinsi itu.

Oleh karena itu, kata Gubernur, kebijakan PPKM Darurat sebagai upaya menekan kasus COVID-19 dengan cara menutup aktivitas di pusat perbelanjaan, rumah ibadah, kantor, pertokoan, destinasi wisata, dan fasilitas umum.

“Masyarakat umum dilarang beraktivitas sosial, budaya, dan olahraga di luar ruangan,”kata Mandacan lagi.

Loading...
;

Gubernur mengatakan, pengecualian selama PPKM darurat hanya berlaku untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, industri orientasi ekspor  boleh beraktivitas dengan pembatasan.

“Bidang logistik, industri makanan, transportasi, energi, keamanan, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, tetap berjalan, dengan pengetatan protokol kesehatan” Kata Gubernur Papua Barat.

Selanjutnya, Satgas Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Polda Papua Barat melaksanakan operasi di tempat-tempat publik dalam rangka pengetatan PPKM.

Ipda Reynelda Tiurlan Simanjuntak Perwira Pengendali Satgas KRYD mengatakan bahwa hasil operasi itu,  banyak ditemukan masyarakat yang berkerumun dan berpergian tidak taat melaksanakan protokol kesehatan COVID-19.

“Jika dilihat dari data di lapangan,  masyarakat khususnya di pasar-pasar masih banyak yang belum menggunakan masker dan berkerumun tidak menjaga jarak,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top