Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pemprov Papua diminta bentuk Satgas Anti Minol 

Ketua Bapemperda DPRP Emus Gwijangge dan anggota Bapemperda John NR Gobai berfoto dengan para peserta sosialisasi materi revisi Perdasi Nomor 15 Tahun 2013 yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Kamis (28/3/2019). - Jubi/Arjuna Pademme
Pemprov Papua diminta bentuk Satgas Anti Minol  1 i Papua
Ketua Bapemperda DPRP Emus Gwijangge dan anggota Bapemperda John NR Gobai berfoto dengan para peserta sosialisasi materi revisi Perdasi Nomor 15 Tahun 2013 yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Kamis (28/3/2019). – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Mahasiswa dan para aktivis anti minuman beralkohol di Kota Jayapura mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk segera membentuk Satuan Tugas Anti Minuman Beralkohol. Desakan itu itu mencuat lantaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten/kota dinilai tidak tegas mengawasi peredaran minuman beralkohol di Papua.

Desakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Minuman Beralkohol (Minol) itu muncul dalam sosialisasi materi revisi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua nomor 15 tahun 2013 yang digelar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura, Kamis (28/3/2019). Satgas Anti Minol itu diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas.

Pemprov Papua diminta bentuk Satgas Anti Minol  2 i Papua

Ketua Solidaritas Anti Miras/Minol dan Narkoba Kota Jayapura, Anias Lengka mengatakan permintaan pembentukan Satgas Anti Minol mencuat lantaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak tegas menindak penjualan minol. “Di beberapa kota di Indonesia, pengawasan minol tertib karena melibatkan masyarakat. Kami siap membantu pemerintah,” kata Anis Lengka kepada Jubi usai sosialisasi.

Menurut Lengka, peredaran minol yang tidak terkendali di beberapa wilayah di Papua telah menimbulkan masalah sosial, bahkan korban jiwa. “Korban tidak hanya orang asli Papua, juga non-Papua dari muai dari kalangan masyarakat, pelajar atau mahasiswa, ASN hingga anggota TNI dan Polri. Tidak hanya orang yang mengkonsumsi minol yang berisiko, juga yang tidak mengkonsumsi minol,” ucanya.

Ketua Bapemperda DPRP, Emus Gwijangge membenarkan adanya permintaan pembentukan Satgas Anti Minol yang disampaikan kepada pihaknya. “Mereka minta jika perlu ada 500-2.000 orang Satgas yang terdiri dari mahasiswa, aktivis dan masyarakat melakukan pengawasan peredaran minol di seluruh Papua, dengan dibiayai pemerintah,” kata Emus Gwijangge.

Selain pembentukan Satgas, mahasiswa dan para aktivis anti minol juga meminta sosialisasi materi revsi Perdasi minol dilakukan di setiap asrama mahasiswa. “Mereka juga minta 28 bupati dan satu wali kota di Papua diundang duduk bicara dengan DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua agar bupati/wali kota tidak jalan sendiri,” ucapnya.

Loading...
;

DPRP telah menyepakati sejumlah materi revisi Perdasi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minumal Berakohol. Satu satu materi revisi itu termasuk aturan bahwa minol golongan tertentu yang hanya dapat dijual di tempat tertentu semisal hotel.

Sejumlah materi revisi itu telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diregistrasi, agar dapat segera disahkan dan berkekuatan hukum mengikat. Namun proses di Kemendagri itu belum rampung.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top