HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pemprov Papua diminta mempercepat proses pemecatan ASN terpidana korupsi 

Foto ilustrasi aparatur sipil negara - Jubi/Dok.
Foto ilustrasi aparatur sipil negara – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Emus Gwijangge meminta Pemerintah Provinsi Papua mempercepat proses pemecatan sepuluh aparatur sipil negara yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pemberhentian itu diharapkan menjadi pembelajaran agar aparatur sipil negara yang lain tidak korupsi.

Hal itu disampaikan Emus Gwijangge menanggapi pernyataan Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri bahwa Pemerintah Provinsi Papua sedang memproses pemecatan sepuluh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Kami dukung langkah itu. Kalau memang sudah terbukti, Pemprov Papua segera proses pemberhentian 10 ASN itu,” kata Emus Gwijangge kepada Jubi, Kamis (2/5/2019).

Gwijangge menyatakan jika ASN yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi tidak dipecat, sistem pemerintahan dan citra pemerintah akan rusak. “(Oleh karena itu, kami meminta ASN di lingkungan pemerintah) kabupaten/kota yang terbukti korupsi juga harus segera diproses pemecatannya,” ujarnya.

Gwijangge menjanjikan dukungan penuh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kepada Pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih itu harus dimulai dengan memastikan seluruh ASN yang terbukti bersalah melakukan korupsi dipecat.

“Kalau dibiarkan mereka ini bisa saja suatu saat akan mengulangi kesalahan yang sama, karena sudah tahu (cara) bermain dalam sistem. Padahal, seorang ASN seharusnya bekerja profesional dan bebas dari semua sikap tidak terpuji,” ucapnya.

Lihat juga: Pemprov Papua akan pecat 10 ASN terlibat kasus korupsi

Loading...
;

Sementara itu, Kepala Ombudsmen RI perwakilan Papua, Sabar Olif Iwanggin mengatakan pemecatan ASN yang terbukti korupsi itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan. Surat keputusan bersama tiga menteri itu ditandatangani pada 13 September 2018.

Akan tetapi, Iwanggin mengingatkan sanksi itu hanya dapat dijatuhkan bila putusan pengadilan yang menyatakan ASN bersalah telah berkekuatan hukum tetap. “Meski (sudah ada) surat keputusan bersama tiga menteri itu, pemecatan harus didahului kajian (untuk memastikan ASN sudah) terbukti bersalah, (dan apakah) putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum tetap,” kata Iwanggin.

Iwanggin menyatakan kajian itu perlu dilakukan untuk memastikan setiap pemecatan ASN tidak berkembang menjadi sengketa di pengadilan. “Kalau semua dipastikan, (ASN) sudah terbukti, silahkan dipecat karena korupsi adalah musuh kita bersama,” ucapnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Setda Papua, Elysa Auri menyatakan Pemerintah Provinsi Papua sedang memproses pemecatan sepuluh aparatur sipil negara di lingkungannya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Untuk memproses pemecatan 10 ASN di lingkungan pemerintah provinsi Papua, menjadi kewenangan gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian dan proses serta mekanisme sudah kami lakukan sesuai peraturan yang sudah disahkan,” kata Auri, di Jayapura, Selasa (30/4/2019).(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa