Pemprov Papua Mesti Transparan Mengenai Silpa Tahun Anggaran 2020

Papua
Anggota Badan Anggaran DPR Papua, Junaedi Rahim - Jubi/Arjuna
Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR Papua, Junaedi Rahim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua transparan menyampaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020.

Pemprov Papua kata Junaedi, mestinya membuat suatu laporan keuangan mengenai Silpa secara detail dan komprehensif.

“Artinya, kalau ada dana terpakai karena sesuatu yang khusus, yang khusus itu apa? Atau karena keadaan mendesak, yang mendesak itu apa? Sampai hari ini kita dewan belum diberikan data detail tentang Silpa,” kata Junaedi Rahim, Rabu (01/09/2021).

Anggota komisi penganggaran DPR Papua itu, mempertanyakan berapa nominal Silpa tahun anggaran 2020. Sebab, pada akhir Desember 2020, Silpa APBD Papua senilai Rp 3 triliun 20 miliar. Sebagian telah dipakai pada kegiatan 2021. Nominalnya sekitar hampir Rp 1,2 triliun.

“Itu sudah jelas hampir Rp 1,2 triliun. Berarti masih ada sekitar Rp 1,9 triliun, nah ini apa? Kalau dipakai, dipakai untuk apa? Kalau urgensitas, urgensitas apa?”

Katanya, ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) rapat bersama Badan Anggaran DPR Papua, mestinya substansi rapat itu terpenuhi. Mestinya TAPD menjelaskan kepastian berapa nominal Silpa.

Dengan begitu sisa anggaran tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Sebab, ada hal mendesak yang perlu pendanaan, yakni pelaksanaan PON XX, penanganan pandemi Covid-19, dan lainnya.

Loading...
;

DPR Papua kata Junaedi Rahim, telah rapat Banggar, dan meminta eksekutif menjelaskan mengenai Silpa ini.

“Tentunya eksekutif akan ada usulan penggunaan dana itu, kita yang telaah dulu. Harus dijelaskan sedetail detailnya. Bicara uang itu kan mesti terukur. Ada Silpa, kemudian dipakai untuk apa, kenapa dipakai? Itukan mesti dijelaskan,” ujarnya.

Ia menegaskan, bagaimana mungkin DPR Papua dapat membantu menyelesaikan kekurangan pendanaan pelaksanaan PON, jika lembaga dewan tak tahu berapa pastinya Silpa kini.

Katanya, pelaksanaan PON masih butuh uang. Panitia Besar PON masih minta tambahan anggaran senilai Rp 500 miliar.

Hanya saja, PB PON tidak menjelaskan detail kebutuhan anggaran itu. Hanya menyampaikan kebutuhan dana secara garis besar. Padahal yang diinginan adalah penjelasan detail dalam rencana kerja anggaran (RKA).

Misalnya untuk kebutuhan relawan senilai Rp 150 miliar. Mestinya PB POB menjelaskan kalkulasi detailnya, sehingga kebutuhan anggaran senilai itu.

Junaedi Rahim mengatakan, DPR Papua tidak dapat menilai pengajuan kebutuhan tambahan anggaran, apabila dalam bentuk gelondongan.

“Jadi ada dua hal, pemerintah harus transparan tentang Silpa. Harus jelas sisa uang berapa. Kedua, PB PON harus bisa mengkalkulasi kebutuhan anggaran minimal, sampai PON sukses. Ini akan ketemu, karena uang yang ada, dan minimum uang yang dibutuhkan. Mesti dikalkulasi secara akuntabel,” katanya.

Calon Wagub Papua Papua Mesti Ditinjau Dari Berbagai Aspek

Politikus Partai Berkarya, Junaedi Rahim berpendapat, pengusulan calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua mesti ditinjau dari berbagai aspek.

Salah satu aspek yang dianggap mesti dipertimbangkan adalah keberadaan partai pengusung utama, saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua pada 2018 silam.

Ketika itu, pengusung utama Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua, Alm. Klemen Tinal adalah Partai Demokrat dan Golkar.

“Menurut saya, mesti ditinjau dari berbagai aspek. Terutama partai pengusung utama, Golkar dan Demokrat. Bermula dari situ, kemudian parpol koalisi yang lain dimintai persetujuan,” kata Junaedi Rahim.

Katanya, Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur secara jelas mengenai tata cara pergantian wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, atau berhalangan tetap.

Dalam pasal itu dijelaskan partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua nama calon wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota pengganti.

Untuk itulah, parpol koalisi dipandang mesti solid, dan menyepakati dua nama terlebih dahulu. Apapun keputusan koalisi parpol pengusung, itulah yang dilaksanakan.

Mengenai gubernur mesti menyetujui dua nama calon wakil gubernur, ia berpendapat itu hanya wujud penghormatan, namun bukan aturan mutlak.

“Sebanarnya saya bicara ini sebagai pendapat pribadi, sebagai orang partai, karena kami Partai Berkarya bukan partai pengusung dan baru ada di DPR Papua periode ini,” ujarnya.

Namun katanya, ini semua kembali kepada koalisi parpol pengusung. Kapan mereka sepakat mengusulkan dua nama ke DPR Papua, sebab pihak dewan hanya menunggu pengusulan dua nama calon wakil gubernur.

Akan tetapi lanjut Junaedi Rahim, apabila koalisi parpol saling ngotot mempertahankan calonnya masing masing, itu akan rumit dan prosesnya kemungkinan butuh waktu cukup lama.Padahal dalam kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang belakangan ini tidak begitu baik, posisi Wakil Gubernur mesti segera terisi.

Namun katanya, sebelum posisi wagub terisi atau sedang berproses, kepastian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua mesti dibenahi dulu. Sebab, kini ada dualisme jabatan Sekda Papua.

Dance Yulian Flassy dilantik oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden, dan Pelaksana Tugas Sekda, Ridwan Rumasukun dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua.

Padahal menurutnya, jabatan Sekda merupakan posisi strategis dalam pemerintahan di daerah. Selain sebagai pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelanggara pemerintahan, Sekda juga merupakan Ketua TAPD.

Ia khawatir, apabila tidak ada kepastian mengenai status Sekda yang memiliki legitimasi, dapat berimplikasi hukum pada berbagai kebijakan di kemudian hari. Misalnya ketika TAPD telah menyepakati anggaran dengan DPR Papua.

“Kalau saya, Sekda dulu dibenahi agar pemerintahan bisa berjalan baik, sambil proses wagub jalan. Karena wagub itu jabatan politik. Kalau sekda, jabatan pemerintahan, dia hukum positif. Kalau menyelesaikan hukum positif itu gampang. Kalau politik sulit, warna warni. Panjang, bisa satu tahun, dua tahun, bisa tidak ada,” kata Junaedi Rahim. (*)

Editor: Angela F

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top