Follow our news chanel

Pemprov Papua minta kabupaten-kota proaktif cegah korupsi

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen - Jubi/Alex
Pemprov Papua minta kabupaten-kota proaktif cegah korupsi 1 i Papua
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta pemerintah kabupaten dan kota se-Papua untuk lebih proaktif dalam melakukan pencegahan korupsi.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi saat ini sedang diterapkan oleh seluruh pemerintahan lewat pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk itu, sangat diharapkan ada sinergitas pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam rangka pencegahan pemberantasan korupsi melalui sistem yang direkomendasikan oleh KPK.

“Ini tergantung komitmen setiap kepala daerah bagaimana melakukan pencegahan dengan menginstruksikan seluruh jajaran untuk bekerja secara simultan dan proaktif terhadap penanganan korupsi,” kata Sekda Hery, di Jayapura, Minggu (1/3/2020).

Menanggapi 12 kabupaten di Papua yang mendapat rapor merah dalam pencegahan korupsi oleh KPK, Sekda Hery mengatakan laporan itu menjadi catatan penting pemerintah provinsi dan akan diteruskan kepada Gubernur Papua.

“Ini akan jadi bahan kami untuk pak gubernur melayangkan surat resmi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Papua, khususnya 12 kabupaten itu untuk lebih bersinergi dalam rangka pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Loading...
;

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua, mengatakan berdasarkan hasil supervisi KPK hingga akhir 2019 dan progres tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi hingga 13 Januari 2020, sebanyak 12 kabupaten di Papua mendapat rapor merah.

Ke-12 kabupaten tersebut yakni Kabupaten Waropen dengan progres 11 persen, Nduga 12 persen, Tolikara 13 persen, Mamberamo Raya 14 persen, Deiyai 14 persen, Mamberamo Tengah 18 persen, Pegunungan Bintang 18 persen, Lanny Jaya 19 persen, Yahukimo 20 persen, Puncak 20 persen, Intan Jaya 22 persen, dan Kabupaten Puncak Jaya 24 persen.

Sementara daerah yang mendapat rapor kuning yakni, Kabupaten Nabire 49 persen, Supiori 42 persen, Biak Numfor 37 persen, Mimika 35 persen, Paniai 33 persen, Boven Digoel 32 persen, Kepulauan Yapen 31 persen, Yalimo 29 persen, Dogiyai 29 persen, Mappi 28 persen, dan Sarmi 26 persen.

Sedangkanya yang mendapat rapor hijau atau meningkat kesadarannya dalam pencegahan korupsi yakni, Kota Jayapura 76 persen, Kabupaten Jayapura 65 persen, Keerom 64 persen, Jayawijaya 61 persen, Asmat 59 persen, dan Merauke 53 persen.

“Secara umum, potensi korupsi itu ada di setiap warna rapor, tapi memang kalau dia merah memperlihatkan bahwa keseriusan dan komitmen pemerintah untuk berbenah itu meragukan, bahkan resiko kosupsi juga akan lebih besar,” kata Maruli. (*)

Editor: Dewi Wulandari 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top