Follow our news chanel

Previous
Next

Pemprov Papua mulai inventarisir aset yang hilang dan rusak

Salah satu ruangan di Kantor Gubernur yang dirusak oleh oknum yang tergabung dalam aksi demo rasisme berujung anarkis pada, Kamis (29/8/2019) – Jubi/Roy Ratumakin.
Pemprov Papua mulai inventarisir aset yang hilang dan rusak 1 i Papua
Salah satu ruangan di Kantor Gubernur yang dirusak oleh oknum yang tergabung dalam aksi demo rasisme berujung anarkis pada, Kamis (29/8/2019) – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pasca demo rasisme berujung anarkis pada Kamis (29/8/2019) yang mengakibatkan beberapa ruangan dan juga aset hilang di Kantor Gubernur Papua, pihak Pemerintah Provinsi Papua mulai melakukan inventarisir segala kerugian.

Hal ini dikatakan Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Setda Papua, Muhammad Musaad kepada wartawan, Senin (2/9/2019) di Kantor Gubernur.

“Kami sedang melakukan inventarisir asset Pemprov yang hilang dan juga mengalami kerusakan. Hal ini penting karena kantor adalah milik Negara. Kami catat, kalau memang itu hilang maka akan kami usulkan untuk dihilangkan dari neraca aset Pemprov,” kata Musaad.

Pihaknya juga sudah menyurat ke pihak Kepolisian untuk datang dan membuat berita acara soal kerusakan dan kehilangan aset Negara di Kantor Gubernur Papua.

“Ini menjadi dasar kami untuk kemudian menjadi bahan untuk menghapus asset yang hilang dari neraca asset Pemprov. Karena kalau tidak dihapus dari neraca makannya akan susah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Selain itu, Musaad meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ujung tombak untuk menumbuhkan suasana damai di Papua.

Loading...
;

“ASN harus menjadi lokomotif perubahan di Papua. Hilangkan presepsi atau dikotomi Papua dan non Papua, gunung dan pantai, nusantara dan non nusantara. Padahal kita semua adalah Nusantara. Itu yang akan memicu konflik horizontal. ASN juga harus menjadi pionir untuk menyejukkan, menciptakan suasana damai dengan dimulai dari Kantor Gubernur untuk menghentikan dikotomi tersebut guna membangun Papua lebih baik lagi kedepannya,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPDP) John NR Gobai meminta semua pihak di Papua menahan diri dan tidak terjebak dalam aksi saling balas yang akan memperpanjang konflik sosial di Papua.

“Saya mohon jangan mencoba untuk memperpanjang konflik sosial dengan saling membalas, menyerang orang Papua ataupun membuat stigma yang negatif terhadap orang Papua,” katanya kepada jubi melalui sambungan telepon selular.

Gobai meminta seluruh kelompok masyarakat di Papua dapat memahami perjuangan orang Papua dalam melawan rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua. Terlebih, orang Papua dalam kurun waktu yang panjang dan terus menerus mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Melalui aksi unjuk rasa anti rasisme di berbagai kota, termasuk yang berlangsung di Jayapura pada 19 Agustus dan 29 Agustus lalu, orang Papua memperjuangkan harga diri dan martabatnya.

“Namun, aksi itu dirusak oleh kelompok tertentu dan oknum tertentu yang ingin merusak kedamian Tanah Papua,” katanya.

Gobai menegaskan semua orang tidak menginginkan adanya kerusuhan dan penjarahan. Gobai mengingatkan, pola kerusuhan yang sama pernah terjadi di Jakarta pada 1998, dan hingga kini tidak pernah terungkap siapa dalang dibalik kerusuhan itu.

“Dalam situasi ini maka kami meminta agar [semua pihak] tetap tenang dan izinkan pihak keamanan kendalikan kota dan selesaikan konflik sosial dengan penegakkan hukum positif,” katanya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top