Follow our news chanel

Pemprov Papua sampaikan hasil evaluasi implementasi Otsus

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyampaikan hasil evaluasi implementasi Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2001 sampai dengan saat ini kepada Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.  
 
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan implementasi Otsus di Papua belum sepenuhnya berpihak kepada Orang Asli Papua, sehingga perlu direvisi kembali. 
 
"Kami sudah sampaikan semua kepada DPD soal apa yang dirasakan semua masyarakat Papua terhadap implementasi Otsus, setidaknya pusat bisa pahami itu," Kata Enembe usai melakukan pertemuan dengan tim Komite I DPD RI, di Jayapura, Selasa (16/10/2018).
 
Soal rencana pengajuan kembali RUU Otsus Plus yang sempat ditolak, ujarnya, tim dari pemerintah provinsi Papua akan duduk bersama dengan pemerintah provinsi Papua Barat. 
 
"Kami ini bicara soal Otsus Papua dan Papua Barat, jadi harus ada kesepakatan bersama mengenai apakah tetap menggunakan undang-undang yang sudah dirancang atau ada penyusunan kembali, itu semua dari tim nanti," ujarnya.
 
Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Benny Ramdhani, mengaku pihaknya siap menyuarakan revisi undang-undang Otsus sesuai keinginan pemerintah provinsi Papua.
 
"Intinya kami ingin ada penguatan, opsinya ada dua yaitu apakah revisi undang-undang Otsus atau ada undang-undang baru dengan nama Otsus Plus. Tadi kami sudah tangkap, mereka menginginkan undan-undang
Otsus Plus," kata Benny.
 
Pihaknya menilai, selama 22 tahun masih cenderung ompong dan banci secara implementatif, karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah penguatan dan kewenangan kepada daerah, agar masyarakat sejahtera. 
 
“Papua yang memiliki sumber daya alam tetapi dinikmatI oleh koorporasi asing seperti PT. Freeport. Ketidakadilan, disatu sisi negara menginginkan Papua tetap dalam wilayah NKRI," ujarnya.
 
"Seharusnya NKRI menjaga dan tetap mengkawal Papua dalam kehendak rakyat Papua itu sendiri, dalam hal memberikan atau mendelegasikan kewenangan lebih kuat agar Papua melalui pemerintahnya, MRP dan DPRP bisa mengatur rumah tangganya sendiri," sambungnya. (*)
 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top