HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pemprov Papua sediakan premi Rp 142 Miliar untuk KPS tahun 2019

Gubernur Papua Lukas Enembe saat mengunjungi pasien OAP peserta KPS di RSUD Biak - Jubi/Humas Dinkes Papua .
Pemprov Papua sediakan premi Rp 142 Miliar untuk KPS tahun 2019 1 i Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe saat mengunjungi pasien OAP peserta KPS di RSUD Biak – Jubi/Humas Dinkes Papua.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua, dr. Silwanus Sumule mengatakan, pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 42 miliar untuk membayar biaya premi dalam program Kartu Papua Sehat (KPS) yang sejak 1 Januari 2019 telah berintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Anggaran sebesar itu untuk membayar premi bagi peserta BPJS sebanyak 500 ribu penduduk Orang Asli Papua (OAP),” kata Silvanus kepada Jubi melalui rilis yang dikirim pada Senin (15/4/2019).

Pemprov Papua sediakan premi Rp 142 Miliar untuk KPS tahun 2019 2 i Papua

Dikatakan, dengan adanya dana premi tersebut berarti KPS tidak hilang. Kerjasama dengan rumah sakit mitra di Jayapura dan luar Papua, kerjasama dengan penerbangan dan klinik keagamaan tetap ada seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Sistem yang dulu tetap ada. Klaim tagihan juga tetap ke Dinkes Papua, hanya saja bedanya kini menggunakan perhitungan BPJS,” katanya.

Silwanus menjelaskan, KPS nantinya akan menjadi Jaminan Kesehatan Papua (JKP) Komplementer bagi JKN-KIS hanya untuk Orang Asli Papua (OAP). Sebab berdasarkan Perdasus Nomor 17 Tahun 2010 tentang pelayanan kesehatan menyatakan bahwa Orang Asli Papua mendapatkan dua jaminan pembiayaan kesehatan yakni dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dari Pemerintah Pusat melalui BPJS.

“Masyarakat Asli Papua tak perlu khawatir karena seluruh jaminan pembiayaan kesehatan sudah terlingkupi. Kami lagi sementara berproses, mudah-mudahan, dalam minggu-minggu ini, perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dengan BPJS Kesehatan Papua akan dilakukan,” katanya.

Dengan kebijakan integrasi KPS dengan JKN-KIS menurut Silvanus, dana KPS yang selama lima tahun sebelumnya biasanya ditransfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota kini tidak ada lagi, karena digunakan untuk membiayai premi ke BPJS.

“Contohnya, Rumah Sakit Dian Harapan sebagai mitra Provinsi. Ia bisa melakukan bedah kepala dan leher, tetapi karena rumah sakit itu masih type C maka dia tidak memberikan pelayanan kemoterapi. Maka pasien itu bisa dirujuk ke RSUD Jayapura dengan menggunakan biaya dari KPS sebagai JKP Komplementer,” ujarnya.

Terkait kendala yang dihadapi pasien OAP yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena belum melakukan perekaman E-KTP, Silvanus mengatakan pihaknya dan BPJS Divre Papua telah bersepakat membuat alur Standar Operasional Prosedural (SOP) berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Papua, drg. Aloysius Giyai menegaskan, Januari 2019, jaminan pembiayaan kesehatan bagi OAP bertajuk KPS telah berintegrasi dengan KIS yang diselenggarakan oleh BPJS di-back up oleh JKP Komplementer.

“Integrasi ini memang perintah undang-undang yang menyatakan bahwa jaminan kesehatan di suatu daerah tidak boleh memiliki dua sumber pembiayaan. Keluhan juga datang dari berbagai daerah terkait ini sebagaimana banyak pengaduan yang masuk ke UP2KP sejak Januari. Tapi masyarakat tak perlu khawatir, KPS tetap jadi JKP Komplementer dan kita siap antisipasi dengan solusi yang bijak,” kata Giyai. (*)

 Editor       : Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top