Pemprov Papua Siapkan Regulasi Untuk KORPRI

Sekda saat membuka Musyawarah Korpri Provinsi Papua tahun 2016, di Sasana Krida kantor Gubernur Jayapura, Selasa (9/8/2016) - Jubi/Alex
Sekda saat membuka Musyawarah Korpri Provinsi Papua tahun 2016, di Sasana Krida kantor Gubernur Jayapura, Selasa (9/8/2016) – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Menindaklanjuti amanah dari PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tengah menyiapkan regulasi untuk mengakomodir Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjadi satu lembaga setingkat SKPD.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengaku, pihaknya juga telah menyiapkan edaran atau instruksi kepada semua kepala daerah di kabupaten/kota untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat regulasi yang sama.

“Regulasi ini dibuat untuk mengakomodir Korpri di daerah mulai dari tingkat Provinsi hingga ke kabupaten dan kota,” kata Hery saat membuka Musyawarah Korpri Provinsi Papua tahun 2016, di Sasana Krida kantor Gubernur Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Selasa (9/8/2016).

Regulasi ini, jelas Hery, dibarengi dengan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang merupakan turunan dari Undang Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Membentuk SKPD Korpri tentunya atas amanah PP no 18 tahun 2016, ini pekerjaaan yang begitu berat karena dengan batas waktu singkat kami dipacu untuk siapkan regulasi dan tentunya diikuti oleh perangkat daerah yang harus eksis dalam struktur pemerintahan yang ada,” ucapnya.

Menanggapi itu, Hery berharap semua peserta musyawarah provinsi (Musprov) bisa memberikan masukan yang postif agar bisa menjadi bahan dalam penyusunan regulasi ini.

“Tentunya para sekda kabupaten/kota yang mempunyai hal unik, kearifan lokal yang ada di daerahnya dapat disampaikan untuk kemudian dapat menjadi masukan dalam pembuatan regulasi,” kata Hery.

Loading...
;

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Provinsi Papua Yoseph Watori mengatakan Korpri adalah tempat untuk mengurus seluruh kepentingan anggota Korpri yang juga adalah aparatur sipil negara (ASN), tidak seperti anggapan beberapa pegawai, Korpri adalah tempat pembuangan.

“Anggapan ini jelas keliru, untuk itu teman-teman di Sekretariat Korpri Papua siap bekerja sama dengan lembaga teknis yang ada untuk melayani seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua,” kata Watori.

Oleh sebab itu, ujar Watori, ada beberapa langkah-langkah yang akan diambil pihaknya, salah satunya adalah melaksanakan Musyawarah Korpri Provinsi Papua untuk memilih Dewan Pengurus Korpri Provinsi Papua. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top