Follow our news chanel

Pemprov Papua siapkan skema pembayaran Pajak Air Permukaan

papua-freeport
Ilustrasi tambang Freeport - Jubi/Dok.
Pemprov Papua siapkan skema pembayaran Pajak Air Permukaan 1 i Papua
Ilustrasi tambang Freeport – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sedang menyusun satu draf atau rancangan skema pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP), sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, Arizona, Rabu (8/5/2019) lalu.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua Noak Kapisa, mengatakan draf terkait pembayaran PAP akan tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov Papua dengan PT. Freeport Indonesia, yang akan ditandatangani bersama.

“Skenario atau draf sementara sedang dibuat oleh pemerintah provinsi, terkait mekanisme pembayaran seperti apa dan sebagainya. Mungkin nanti kami perkuat lagi dengan Letter Of Intent (LOI) yang sebesar angka Rp1,394 triliun plus 15 juta dolar setiap tahun,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Noak Kapisa di Jayapura, Kamis (20/6/2019).

Pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. Freeport Indonesia akan dibayarkan secara cicil atau tiga kali bayar, terhitung mulai 2019, 2020, dan 2021. Sedangkan untuk 15 juta dolar per tahun, akan dibayarkan mulai 2019 sampai dengan 2041, namun akan masuk dalam mekanisme Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)).

“Skenario ini sudah kami buat minggu lalu bersama Sekda, Biro Hukum dan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Ia katakan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah provinsi Papua dengan pihak PT Freeport Indonesia guna membahas skenario pembayaran. “Usai itu, pemerintah harapkan pembayaran bisa secepatnya dilakukan tahun ini,” katanya.

Loading...
;

Menyinggung soal peruntukannya, ujar ia, pembayaran pajak air permukaan oleh Freeport akan lebih dulu masuk sebagai pedapatan asli daerah. Sedangkan akan digunakan untuk apa, itu semua tergantung gubernur.

“Gubernur sudah pernah bicarakan ini bersama. Paling tidak, semua ini sudah dibicarakan lebih awal, yang terpenting apa yang dilakukan bisa berdampak bagi masyarakat Papua,” kata Noak Kapisa.

Menurut ia, beberapa waktu lalu pihaknya juga telah  membahas poin-poin menyangkut sengketa PAP. Artinya, bagaimana dengan proses hukum yang sementara sedang berjalan tetap berproses sampai proses pencabutan di pengadilan.

“Tim tetap berjalan, yang mana antara Senin atau Selasa akan ada pertemuan lagi, yang jelas kasus itu harus dicabut, karena poin-poin ini akan masuk dalam draf MoU,” ujarnya.

Meskipun demikian, kata ia, ada juga yang harus dipikirkan pemerintah daerah terkait tanggung jawab pemerintah dalam mendukung operasional PT. Freeport, administrasi dukungan lingkungan hidup dan hal-hal lainnya.

“Kami berharap di sidang APBD-perubahan ini sudah bisa masuk. Tapi semua itu tergantung waktu penyusuan dan  pertemuan antara pemerintah dengan freeport. Kalau setuju ya bisa langsung dan proses pembayaran jalan sesuai kesepakatan,” katanya.

Pemprov Papua siapkan skema pembayaran Pajak Air Permukaan 2 i Papua
Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas – Jubi/Angela

Di tempat terpisah, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas mengakui MoU pembayaran PAP saat ini sedang dalam proses pembuatan antara pihaknya dan Pemprov Papua.

“Sejak bertemu dengan pak gubernur di Phoenix, kami masih terus berhubungan. Namanya MoU kan harus dibahas bersama,” katanya saat ditemui di Timika, Senin (17/6/2019).

PT Freeport Indonesia sepakat untuk menyelesaikan sengketa pajak air permukaan (PAP) dengan membayar kepada pemerintah Provinsi Papua sebesar 1,394 triliun rupiah. Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, Arizona.

“Sejak di Phoenix itu sudah jelaskan. Namanya MoU kan dibuat sama sama. Kita carikan format dan jalan terbaik. Tapi komitmennya sudah,” katanya.

Pada Putusan MA pada akhir April 2018 itu membebaskan Freeport dari tuntutan pajak sebesar hampir Rp6 triliun. Freeport bisa saja menolak membayar pajak tersebut karena Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan banding Freeport atas keputusan Pengadilan Pajak Indonesia yang memenangkan tuntutan pemerintah Provinsi Papua. Namun Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, Arizona yang saat itu didampingi oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan Freeport dan pemerintah Provinsi Papua memiliki niat baik bekerjasama dalam jangka panjang untuk mendukung operasi PT. Freeport Indonesia, maka demi kesejahteraan rakyat Papua, pihaknya bersedia membayar PAP.

Kesepakatan antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Provinsi Papua ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam sebuah MoU. Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menyediakan dokumen-dokumen pendukung bagi operasional PT. Freeport Indonesia yang disayaratkan dan selama IUPK berlaku. Termasuk dalam hal ini adalah rekomendasi lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jangka bisnis jangka panjang Freeport di Papua.

Sengketa pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Freeport ini berlangsung sejak tahun 2011. Freeport tidak setuju membayar pajak karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tarif Rp.10/m3. Sementara Pemerintah Provinsi Papua menginginkan Freeport membayar PAP sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar Rp.120/m3. (*)

Editor : Angela Flassy

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top