HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemprov Papua susun peraturan gubernur soal penggunaan dana SILPA

Foto ilustrasi. – pixabay.comupiah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua sedang menyusun peraturan gubernur tentang penggunaan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA. Inspektur Pemerintah Provinsi Papua, Anggiat Situmorang berharap peraturan gubernur tentang penggunaan dana SILPA itu bisa segera disahkan, agar sisa anggaran bisa dibelanjakan.

“Selama ini tidak ada regulasi yang mengatur [tata cara penggunaan dana SILPA]. Seluruh SILPA yang ada di organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua harus dikembalikan ke kas daerah. Pengembalian itu dinilai kurang tepat, karena banyak [SILPA terjadi karena] kegiatan tidak selesai 100 persen,” kata Situmorang.

Situmorang menyatakan rapat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua juga menyepakati tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menurutnya, akan ada pembagian tugas kepada instansi terkait untuk menjalankan tindak lanjut atas rekomendasi itu.

“Yang pasti tidak ada masalah dan hambatan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap efektivitas penggunaan Dana Otsus Papua, khususnya dalam pengelolaan Dana Otsus Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua. Untuk pemerintah kabupaten/kota di Papua, memang harus terus didorong untuk menggunakan Dana Otsus Papua dengan baik, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. [Kami juga mencari cara] mendorong pemerintah pusat bisa mencairkan [Dana Otsus tepat waktu],” kata Situmorang.

Sebelumnya, BPK Perwakilan Papua mengumumkan bahwa pengelolaan Rp80 triliun Dana Otsus Papua yang dikucurkan sejak 2002 hingga 2019 tidak efektif. Salah satu penyebab tidak optimalnya pengelolaan Dana Otsus Papua adalah ketiadaan rancangan besar penggunaan Dana Otsus Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Persoalan lain dalam pengelolaan Dana Otsus adalah kurangnya aturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah (PP), peraturan daerah provinsi (Perdasi) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) yang belum dibuat. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Paula Simatupang, mengingatkan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (UU Otsus Papua) hanya memuat hal pokok dalam pelaksanaan Otsus Papua, dan membutuhkan aturan pelaksanaan.

Loading...
;

“[Pemeriksaan efektivitas pengelolaan] Dana Otsus adalah pemeriksaan jenis kinerja, jadi dari pemeriksaan ada temuan dan rekomendasi. Sebab yang kami periksa adalah efektivitas pengelolaan dana Otsus,” kata Simatupang. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top