Follow our news chanel

Previous
Next

Pemprov Papua tunggu jadwal pembahasan tenaga honorer dari Kemenpan PR

Honorer Papua
Tenaga honorer provinsi, kabupaten dan kota saat menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua beberapa waktu lalu. - Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Hingga Senin (24/8/2020), Pemerintah Provinsi Papua masih menunggu jadwal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membicarakan nasib tenaga honorer di Bumi Cenderawasih. Pemerintah Provinsi Papua berharap masalah itu dapat dibahas pada 28 Agustus mendatang.

Hal itu dinyatakan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun kepada Jubi melalui panggilan teleponnya di Jayapura, Senin (24/8/2020). Menurutnya, Gubernur Papua Lukas Enembe telah bersurat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), meminta pembahasan masalah tersebut.

“Soal ini, Gubernur sudah menyurat secara resmi untuk meminta waktu bertemu pihak. Jadwal yang kami minta 28 Agustus 2020,” kata Rumasukun.

Baca juga: Lulus 100 persen, 1.283 honorer Pemprov Papua Barat lengkapi berkas CPNS

Untuk mempersiapkan pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota harus memvalidasi data semua tenaga honorer yang ada. Validasi menyeluruh itu dibutuhkan agar semua masalah terkait nasib tenaga honorer di Papua dapat terakomodir. “Setelah ada jawaban dari Menpan RB, para bupati, wali kota dan Wakil Gubernur Papua akan duduk bersama membahas [masalah tenaga honorer] itu,” kata Rumasukun.

Menurutnya, penyelesaian masalah terkait tuntutan tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa diputuskan seenaknya. Ada sejumlah aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengangkat tenaga honorer menjadi PNS.

“Intinya semua itu harus dibahas secara baik, agar tidak salah. Jangan kita sudah janji orang, baru ternyata menurut Menpan harus ada syarat yang wajib dipenuhi, ” katanya.

Loading...
;

Rumasukun berharap nantinya semua permasalahan terkait tenaga honorer dapat diselesaikan. “Nanti, setelah ada formasi dan petunjuk teknis, baru semua disiapkan. Semoga saja semua nantinya bisa terakomodir, ” ujar Rumasukun.

Baca juga: Ingin diangkat jadi PNS, tenaga honorer berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua

Sebelumnya, pada 3 Agustus 2020, seratusan tenaga honorer kabupaten/kota kembali mendatangi Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura. Mereka menuntut segera diangkat menjadi PNS dalam formasi penerimaan CPNS tahun 2019 – 2020.

Koordinator aksi itu, Frits Awom mengatakan perjuangan tenaga honorer sudah berlangsung sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lukas Enembe-Klemen Tinal. Akan tetapi, hingga kini tuntutan tenaga honorer itu belum juga dipenuhi.

“Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu sudah jelas, tidak hanya berbicara soal disiplin pegawai, tapi juga mengatur tentang perlindungan pekerja, tenaga medis, guru. Bahkan di Pasal 132 telah dinyatakan masalah kepegawaian di daerah dengan otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah konflik, daerah terpencil, dan daerah istimewa diatur berdasarkan kebutuhan daerah,” kata Awom.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top