Pemprov setuju JUT dikeluarkan dari Papua

Pemprov setuju JUT dikeluarkan dari Papua 1 i Papua
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen saat menerima pernyataan sikap dari Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan sangat setuju untuk mengeluarkan bekas Panglima Laskar Jihad dan pendiri Pondok Pesantren Ihya’as Sunnah di kabupaten Keerom, Jafar Umar Thalib (JUT) beserta pengikutnya dari Bumi Cenderawaih.

Keresahan masyarakat Papua bukannya tanpa alasan, mengingat jejak rekam JUT dan laskarnya diketahui pernah terlibat dalam konflik SARA di Ambon, Maluku, 20 tahun silam.

“Pada prinsipnya pemerintah Papua mendukung apa yang disampaikan masyarakat. Artinya kami sudah bulat tolak JUT dan pengikutnya,” kata Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen saat menerima aksi damai seribuan masyarakat Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Persekutuan Gereja Gereja di Tanah Papua (PGGP), serta sejumlah organisasi mahasiswa, di Jayapura, Senin (4/3/2019).

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak terprovokasi atas kasus perusakan rumah milik warga, di Koya Barat yang diduga dilakukan oleh kelompok JUT beberapa waktu lalu.

“Jangan terprovokasi dengan masalah ini, biarlah masalah ini ditangani oleh pihak yang berwajib sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

“Yang jelas, Papua ini tanah damai. Kita harus tetap bersatu dan menjaga toleransi, menjaga keragaman dan keharmonisan, jangan sampai ada pihak lain yang ingin memprovokasi keadaan, ataupun melakukan hal – hal ini menjadi tidak nyaman,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Ketua FKUB Provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk menekankan agama tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Oleh karena itu, Jafar Umar Thalib beserta pengikutnya harus angkat kaki dari tanah Papua.

Loading...
;

“Tidak ada agama yang mengajarkan membunuh. Intinya, JUT dan para pengikutnya harus angkat kaki dari Papua,” kata Biniluk.

Di kesempatan yang sama, Ketua KNPI Papua Alberto Wanimbo meminta Bupati Keerom, Muhammad Markum diturunkan dari jabatannya karena tidak tegas terhadap keberadaan JUT yang terus mengembangkan paham radikalismenya di wilayah itu.

“Kami tidak mau ada kekerasan terjadi di Papua. Sebab tanah ini tanah Injil yang diberkati Tuhan. Kami minta Presiden, Gubernur, polda Papua harus pulangkan JUT dan pengikutnya. Kami tidak mau kejadian di Iran, Syiria juga terjadi di tanah ini. Kami tidak mau ada konflik horisontal terjadi diantara masyarakat Papua,” kata Wanimbo. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top