TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Pemuda Gereja Papua nilai sikap polisi menghadang Pdt Benny Giay tidak etis

Pemuda Gereja Papua
Pemuda Gereja-gereja Papua mengelar jumpa pers di Kota Jayapura pada Kamis (19/8/2021). - Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Forum Persatuan Pemuda Gereja Papua mengutuk keras penghadangan yang dilakukan polisi terhadap Pendeta Benny Giay saat akan berdoa dan menyampaikan renungan di Kantor DPR Papua pada Senin (16/8/2021). Forum Persatuan Pemuda Gereja Papua menilai tindakan aparat keamanan terhadap Ketua Sinode Gereja KIGMI itu tidak etis.

Hal itu dinyatakan Forum Persatuan Pemuda Gereja Papua dalam keterangan pers yang digelar di Kota Jayapura pada Kamis (19/8/2021). Keterangan pers itu menghadirkan perwakilan Pemuda Katolik Provinsi Papua, Pemuda Gereja-gereja Baptis West Papua, Pemuda KIGMI Papua, Pemuda Gereja Injili di Indonesia (GIDI), dan Pemuda Gereja Kristen Injili (GKI) Tanah Papua.

“Kami sangat kecewa dengan tindakan [penghadangan] terhadap [Pdt Benny Giay. Itu tidak etis. Ke depan, jaga etika. DPR Papua itu rumah aspirasi rakyat. Kami kesal dengan tindakan itu,” tegas Ketua Departemen Pemuda GIDI Ev Yadinus Mabel dalam keterangan pers Kamis.

Baca juga: Pdt. Benny Giay tak diizinkan bertemu DPR Papua, Yunus Wonda: Kami minta maaf

Kepala Biro Pemuda Sinode GKI Tanah Papua, Pdt Edison Sekenyap mengatakan polisi seharusnya tidak menghalangi seorang pemimpin agama, pemimpin gereja, dan tokoh terkemuda orang asli Papua datang ke gedung parlemen. Apalagi, kedatangan Pdt Benny Giay itu untuk berdoa dan menyampaikan renungan tentang kondisi umatnya kepada wakil rakyat.

“Dia adalah tokoh Gereja, Ketua Sinode, tidak etis polisi membatasinya. DPR Papua [adalah] wadah aspirasi rakyat, sehingga DPR Papua harus terbuka, menjadi terbuka dan tempat doa bersama,” kata Sekenyap.

Ketua Komisariat Pemuda Katolik Provinsi Papua, Alfonas Wayap, menambahkan tindakan aparat keamanan itu menunjukan sikap negara terhadap orang Papua. Orang Papua terus dihadang dan dibatasi untuk menyampaikan pendapatnya secara dama, dan perlakuan itu terjadi di seluruh Indonesia.

“Ruang-ruang demokrasi dikekang. Surat pemberithuan kegiatan dia dibalas di depan jalan. Itu tidak etis. Polisi menunjukan sikap tidak etis. Harap tidak terjadi lagi seperti ini. [Perlakuan itu menunjukkan bagaimana] Negara bersikap terhadap orang Papua. Negara batasi orang Papua semau negara,” kata Wayap. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending


Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us