Penanganan Covid-19 Pemerintah Kepulauan Solomon dianggap baik, vaksinasi masih rendah

Kurang dari setengah populasi Kepulauan Solomon (48%) melaporkan mereka bersedia untuk menerima suntikan vaksin Covid-19. - Zelda Hilly

Papua No.1 News Portal | Jubi

 

Oleh Ancuţa Hansen

Pada April sampai Mei 2021 lalu, National Democratic Institute (NDI) telah melakukan survei di tingkat nasional agar dapat memahami kekhawatiran utama dari orang-orang Kepulauan Solomon terkait pandemi Covid-19, ini termasuk kesadaran mereka akan kebijakan pemerintah dan pandangan mengenai vaksinasi. Kabinet Kepulauan Solomon telah menetapkan target cakupan vaksinasi nasional yaitu 80% populasi yang memenuhi persyaratan pada November 2021. Baru-baru ini negara itu juga memberlakukan wajib vaksinasi Covid-19 untuk semua pegawai negeri, pekerja BUMN, dan pegawai swasta yang bekerja di garis depan.

Penelitian ini, yang mencakup 1.200 wawancara melalui telepon dan enam sesi diskusi kelompok terarah (FGD) tatap muka di Honiara, Malaita, dan Provinsi Barat, menunjukkan bahwa, secara umum, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kepulauan Solomon dalam membendung penyebaran Covid-19 dianggap positif. Hingga 87% responden menganggap pemerintah telah melakukan pekerjaan yang sangat baik atau baik dalam mencegah penyebaran Covid-19 di sana.

Namun, opini publik tentang penerimaan vaksin masih jauh terbagi. Terlepas dari kampanye kesadaran pemerintah, termasuk Perdana Menteri sendiri yang menerima suntikan vaksin, sebagian besar peserta penelitian ini mengatakan mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, atau merasa tidak perlu menerima vaksinasi karena status negara itu yang bebas Covid-19.

Kurang dari setengah populasi Kepulauan Solomon (48%) melaporkan mereka bersedia untuk menerima suntikan vaksin ketika itu tersedia nantinya. Jumlah populasi yang tidak ingin vaksinasi kurang lebih sama (48%). Laki-laki, terutama laki-laki berusia 45 tahun atau berusia lebih senior dari itu, cenderung lebih siap untuk divaksinasi daripada perempuan di kelompok usia yang sama, begitu juga dengan masyarakat di provinsi-provinsi yang lebih kecil. Kelompok masyarakat yang paling menentang vaksin Covid-19 termasuk responden di bawah usia 45 tahun, laki-laki dari Malaita, dan pelajar aktif. Hanya sedikit populasi yang masih belum menentukan pilihannya, sementara dua kategori yang paling populer adalah ‘sangat bersedia’ untuk menerima vaksin (36%) dan ‘tidak bersedia sama sekali’ dengan 34%.

Informasi yang salah dan hoaks sering beredar dan masih banyak orang tidak yakin bahwa vaksinasi dilakukan demi kepentingan semua masyarakat. Media sosial dan mulut ke mulut tampaknya merupakan medium yang sama-sama produktif dalam menyebarkan berita palsu. Kabar angin tentang teori konspirasi dan efek samping dari vaksin umumnya melibatkan nama seseorang dengan otoritas – seorang pejabat atau seseorang yang bekerja untuk sistem pelayanan kesehatan – dan informasi tersebut disampaikan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut oleh masyarakat.

Loading...
;

Umumnya gunjingan yang beredar menggambarkan efek samping yang serius, bahkan kematian. Kisah-kisah ini menceritakan sebuah gambaran yang sangat menakutkan, seperti seseorang yang menerima suntikan vaksin dan akibatnya darah mengalir keluar dari hidung mereka, atau seorang perawat yang pingsan di rumah sakit setelah menerima vaksin. Kabar angin lainnya itu terkait agama, terutama citra yang berkaitan dengan kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru, dan ketakutan bahwa vaksin tersebut mengandung bilangan binatang.

Contohnya seorang laki-laki di Honiara berkata, “Saya dengar di radio kemarin Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh memutuskan bahwa mereka tidak akan menerima vaksin ini berdasarkan keyakinan agama mereka, mereka percaya bahwa itu adalah salah satu bentuk angka 666.”

Di Malaita, seorang pria lain menjelaskan, “Saya tidak akan menerima vaksin karena, sebagai seorang Kristen, saya percaya bahwa virus itu tidak akan masuk ke negara ini. Bahkan jika ada beberapa kasus di sini, saya percaya bahwa virus itu tidak akan bertahan di iklim kita. Ada beberapa kasus yaitu sejumlah pelajar kami yang datang dari luar negeri, tetapi begitu mereka masuk ke negara ini virusnya menjadi tidak stabil – negatif, positif, dan kemudian negatif lagi.”

Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai rumor tadi, beberapa peserta FGD masih khawatir tentang potensi efek samping yang negatif dari vaksinasi yang mereka takut akan terjadi.

Namun kekhawatiran-kekhawatiran ini, meskipun berlebihan atau tidak rasional, perlu dihadapi untuk mengurangi keraguan terhadap vaksin, dan jika kebijakan wajib vaksinasi akan benar-benar diterapkan. Diperlukan kampanye sosialisasi yang komprehensif, dengan pesan yang jelas dan juru bicara yang kredibel, seperti perwakilan WHO, Kementerian Kesehatan, dan tenaga kesehatan, untuk memberikan informasi yang tepat dan kepastian. Tetapi penjelasan medis juga tidak akan meyakinkan mereka yang memegang keyakinan kuat bahwa vaksin itu berbahaya berdasarkan kepercayaan dan agama mereka. Pemimpin-pemimpin agama – sebagai individu-individu yang paling dipercaya di negara itu – perlu membantah rumor itu dan mendukung pesan-pesan pro-vaksinasi, termasuk dengan memberikan contoh secara pribadi.

Sumber kekhawatiran masyarakat lainnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah seputar paket stimulus ekonomi (ESP) Covid-19. Tidak seperti tanggapan yang baik terhadap langkah-langkah pencegahan Covid-19 pemerintah, hampir semua masyarakat sepakat tentang minimnya transparansi dalam hal komunikasi tentang ESP dan pencairan dananya. Keluhan ini sesuai dengan kritik yang lebih meluas dan sudah ada sebelumnya, tentang pengambilan keputusan kebijakan publik yang dianggap tidak jelas, termasuk tentang hubungan luar negeri, dana pembangunan dapil, dan pembangunan lokal.

Kurangnya sosialisasi yang meluas tentang ESP telah menyebabkan munculnya harapan yang tidak realistis di seluruh provinsi yang kemudian tidak terpenuhi, menyebabkan masyarakat merasa frustasi terhadap pemerintah dan kelompok-kelompok atau individu-individu yang diduga mendapat keuntungan dari program tersebut. Hal utama yang menyebabkan kebingungan itu terkait dengan siapa yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan, dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan absennya daftar kriteria dan mekanisme verifikasi yang jelas, partisipan yang terlibat dalam penelitian ini khawatir bahwa ESP telah membuka peluang untuk alokasi pada pihak-pihak tertentu dan penyalahgunaan dana.

Singkatnya, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi adalah kunci utama, baik tentang bantuan dalam menghadapi Covid -19 dan untuk mengatasi keraguan yang mendalam terhadap vaksin. (Devpolicy Blog/ Development Policy Centre)

Ancuţa Hansen adalah Direktur National Democratic Institute (NDI) untuk Kepulauan Pasifik.

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top