Follow our news chanel

Penanganan unjuk rasa di Papua mesti dievaluasi

Papua
Ilustrasi aparat keamanan saat akan membubarkan unjuk rasa mahasiswa di Kota Jayapura pada 27 Oktober 2020 silam - Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, keamanan dan Hak Asasi Manusia DPR Papua, Feryana Wakerkwa berpendapat para pemangku kepentingan di Papua mesti duduk bersama, mengevaluasi penanganan unjuk rasa di Bumi Cenderawasih

Ia mengatakan, selama ini aparat keamanan di Papua terutama di wilayah Jayapura, terkesan mengedepankan cara represif menangani demonstran.

Itu terlihat dari beberapa kali aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Jayapura, dibubarkan paksa oleh aparat keamanan dengan berbagai alasan.

“Mesti ada evaluasi khusus [penanganan unjuk rasa] baik dari pihak aparat keamanan, pemerintah provinsi, Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Mesti dipikirkan bagaimana solusi menangani unjuk rasa di Papua,” kata Feryana Wakerkwa kepada Jubi, Kamis (29/10/2020).

Menurutnya, dalam menangani unjuk rasa di Papua selama ini, sering kali aparat keamanan melakukan penyisiran, penggeledahan hingga penangkapan massa aksi di lokasi kampus.

Padahal kampus memiliki otoritas sendiri, dan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang (UU).

“Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan karena sudah jelas, ada Otonomi kampus tapi sampai hari ini kita tidak lihat itu berlaku di Papua. Aparat sampai di dalam kampus melakukan penyisiran, penggeledahan, ini sebenarnya sudah masuk kategori pelanggaran HAM,” ujarnya.

Loading...
;

Katanya, tindakan represif terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, membuat mereka tidak merasa aman dan nyaman menjalani aktivitasnya.

Selain itu, cara tersebut juga akan menimbulkan masalah lain di lapangan. Berpotensi terjadi gesekan antara aparat keamanan dengan massa aksi. Situasi itu dapat berdampak pada warga di sekitar lokasi dan fasilitas umum.

“Mesti memakai cara persuasif agar tidak menimbulkan kerugian. Ketika ada demo, selain mahasiswa tak jarang yang menjadi sasaran adalah fasilitas umum dan warga sekitar. Semua aspek terganggu,” ucapnya.

Ketua Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan DPR Papua itu meyakini, ketika mahasiswa menggelar unjuk rasa mereka punya alasan mendasar. Bukan sekadar asal-asalan.

“Strategi penanganan ini yang mesti dipikirkan. Dengan begitu, mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya secara damai tanpa ada rasa was-was, dan tetap merasa nyaman dalam melaksanakan aktivitas kampus,” katanya.

Aparat keamanan kembali membubarkan unjuk rasa mahasiswa di Kota Jayapura pada 27 Oktober 2020 silam.

Unjuk rasa yang digelar mahasiswa Universitas Cenderawasih tersebut, meminta hasil kajian Otonomi Khusus atau Otsus yang dilakukan akademisi Uncen dan telah diserahkan kepada Pemprov Papua dan Majelis Rakyat Papua ditarik kembali.

Mahasiswa menganggap, hasil kajian itu bukan berdasarkan keinginan masyarakat akar rumput.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay mengecam pembubaran unjuk rasa itu. Ia mengatakan, demonstrasi adalah hak berekspresi yang dijamin Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Gobay mengkritik aparat keamanan di Papua yang kerap mengabaikan tugasnya untuk mengawal kemerdekaan warga di Papua untuk menyatakan pendapat di muka umum, sebagaimana yang terjadi dalam pembubaran unjuk rasa Tolak Otsus Jilid II pada Selasa.

“Pada praktiknya Aparat gabungan TNI dan Polri menggunakan pendekatan kekerasan sehingga mengakibatkan ada massa aksi yang terkena luka tembak dan juga ada beberapa masa aksi yang matanya perih akibat tembakan gas air mata,” kata Gobay. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top