TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Penangkapan Robertus Robet mengancam kebebasan sipil

Orasi pengajar Universitas Negeri Jakarta Robertus Robert yang diunggah akun youtube jakartanicus - / Dok Youtube.com
Penangkapan Robertus Robet mengancam kebebasan sipil 1 i Papua
Pengajar Universitas Negeri Jakarta Robertus Robert berorasi di Jakarta pada 28 Februari 2019 menolak rencana penempatan perwira TNI dalam jabatan lembaga sipil – Screencapture Youtube.com/jakartanicus

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah pengamat hukum dan hak asasi manusia yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi menilai tindakan aparat yang menangkap aktivis hukum Robertus Robet merupakan ancaman terhadap kebebasan sipil.”Kasus Robertus Robet adalah ancaman kebebasan sipil di masa reformasi,” ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI sekaligus salah satu pengamat dalam tim advokasi, Muhammad Isnur, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Robertus diamankan oleh aparat dan disangkakan pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 (UU ITE) dan Pasal 207 KUHP, dengan dugaan menghina penguasa atau badan hukum di muka umum dalam orasi aksi damai Kamisan pada 28 Februari 2019. Penangkapan itu menjadi janggal karena Robertus tidak menyebarkan informasi terkait orasinya di media sosial. “Robertus Robet tidak menyebarkan informasi apapun melalui elektronik karena yang dianggap masalah adalah refleksinya,” jelas Isnur.

Orasi utuh dosen Universitas Negeri Jakarta itu telah diunggah akun Jakartanicus. Robertus berorasi membedah bahayanya penempatan rencana Presiden Joko Widodo menempatkan para perwira TNI dalam berbagai jabatan lembaga sipil seperti kementerian. Tim advokasi menilai refleksi tersebut merupakan kajian akademis terkait suatu kebijakan, dan tidak dapat dikategorikan sebagai kebencian atau permusuhan.

Tim advokasi menyatakan bahwa ditangkapnya Robertus Robet tidak memiliki dasar dan mencederai prinsip negara hukum dan demokrasi. “Oleh karenanya Robertus Robet harus segera dibebaskan demi hukum dan keadilan,” tambah Isnur.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat turut menjadi anggota tim advokasi Robertus. Mereka adalah KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Indonesian Legal Roundtable, Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Ajar, Amnesty Internasional Indonesia, Protection Internasional, hakasasi.id, Perludem, Elsam, sorgemagz.com, Solidaritas Perempuan, dan Jurnal Perempuan.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending


Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us