HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pencabutan izin perusahaan kelapa sawit di Sorong sedang diproses

Perwakilan masyarakat adat Kalaben foto bersama usa melakukan pertemuan dengan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sorong, Marthinus Ulimpa, Kamis (12/3/2020) – Jubi/Dok. Frangky Samperante
Pencabutan izin perusahaan kelapa sawit di Sorong sedang diproses 1 i Papua
Perwakilan masyarakat adat Kalaben foto bersama usa melakukan pertemuan dengan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sorong, Marthinus Ulimpa, Kamis (12/3/2020) – Jubi/Dok. Frangky Samperante

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Setelah menolak keberadaan PT Mega Mustika Plantation (MMP) sejak 2012, untuk beroperasi di wilayah adat adat Kalaben, Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, Papua Barat, masyarakat adat Kalaben boleh bernapas lega, sebab izin pencabutan sedang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong.

Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Pembangunan, Suroso, seperti ditulis dalam siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, dari Yayasan Pusaka, Sabtu (14/3/2020), mengatakan Bupati Sorong meminta staf ahli membahas bersama pimpinan OPD terkait permintaan masyarakat untuk pencabutan izin perusahaan PT MMP.

Pencabutan izin perusahaan kelapa sawit di Sorong sedang diproses 2 i Papua

“Sudah ada pertemuan membicarakan tahapan proses pencabutan izin, yakni meminta pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten Sorong,” kata Suroso, dalam pertemuan dengan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sorong, Marthinus Ulimpa, Kamis (12/3/2020).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong bahkan telah mengirimkan surat pertimbangan teknis kepada bupati, sedangkan Dinas Pertanian Kabupaten Sorong masih sedang proses mengirimkan surat teguran kepada pihak perusahaan, sebagai bagian tahapan pencabutan izin.

Surat permintan pencabutan izin disampaikan perwakilan masyarakat adat Moi dari Klaso dan pimpinan Kerukungan Pemuda Kalaben awal Agustus 2019. Penolakan masyarakat terhadap izin perusahaan PT MMP, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan, dan rencana perkebunan kelapa sawit sudah disampaikan sejak tahun 2012. Waktu yang panjang dan bupati Sorong belum memberikan surat tanggapan dengan alasan masih menunggu masukkan dari dinas-dinas terkait.

“Kami akan tindaklanjuti pertemuan ini dengan berkunjung dan bertemu Kepala Dinas Pertanian, untuk menanyakan proses pencabutan izin dan hambatan dalam pembuatan surat pertimbangan teknis,” kata Marthinus Ulimpa, anggota DPRD Kabupaten Sorong.

Loading...
;

Ulimpa juga menegaskan agar pemerintah daerah proaktif melindungi dan menghormati hak masyarakat adat dan hutan adat di wilayah adat Kalaben. DPRD Kabupaten Sorong mempunyai usulan program untuk mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan sebagai alternatif usaha masyarakat adat sehingga hutan dan lingkungan terjaga.

Ketua AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Malamoi, Sem Vani Ulimpa, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan pemeritah harus serius sungguh-sungguh menanggapi permintaan masyarakat yang sudah dilakukan berulangkali.

“Jika belum ada tanggapan dalam waktu dekat, kami gabungan pemuda, mahasiswa dan masyarakat adat dari wilayah Klaso, Klayili dan sekitar lokasi perusahaan, akan melakukan demonstrasi. Mungkin cara ini membuat bupati ada tanggapan,” kata Sem Vani Ulimpa, yang didukung Agustinus Kalalu, tokoh pemuda Moi.

Pasalnya, pemerintah tidak punya alasan lagi untuk tidak mencabut izin PT MMP, karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban hukum, tidak melakukan aktivitas dan mendapatkan penolakan masyarakat.

“Pemerintah juga harus punya informasi tahapan proses pencabutan izin dan target waktu, sehingga bisa diketahui capaian kemajuan dan hambatannya,” kata Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, yang mendampingi masyarakat adat Moi Kalaben.

Staf Ahli Bupati, Suroso, berkomitmen akan mengawal proses pencabutan izin PT MMP, termasuk akan memperhatikan dan menginformasikan jika ada kepentingan pihak tertentu untuk memperpanjang izin-izin perusahaan yang diduga sebagai penghambat berlarut-larutnya proses pencabutan izin PT MMP saat ini.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong, Lodewiek Kalami, pada suatu kesempatan mengatakan belum ada aktivitas PT MMP sejak izin dikeluarkan 2016 lalu, sehingga izin usaha perkebunan tidak berlaku. Kawasan ini akan didorong untuk menjadi pusat pendidikan adat, karena tempat bersejarah dan kawasan lindung sesuai klausul pasal 21 Peraturan Daerah Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Tradisional Orang Moi.

Tanggal 23 Desember 2011, Bupati Sorong, Stepanus Malak, mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 221 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT MMP di Distrik Klasou dan Moraid seluas 11.475 hektare.

Surat Keputusan itu diterbitkan setelah adanya permohonan PT MMP bernomor 04/MMP-DIR/IX/2011, pada 07 Desember 2011, untuk mendapatkan izin lokasi seluas 11.475 hektare di Moraid. (*)

Editor: Jean Bisay

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa