HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pencaker tunggu formasi lokal, Pemprov lobi ke pusat

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Terhitung sejak, 19 September 2018, pemerintah pusat telah membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Di Papua, calon pendaftar menyatakan belum mengikuti pendaftaran CPNS lantaran menunggu kepastian formasi dari Pemprov Papua.

Calon pendaftar CPNS di Kota Jayapura, Alfred Waran (30 tahun), mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas yang akan dibutuhkan untuk pendaftaran manual maupun sistem CAT. Tapi ia akan menunggu formasi dari Pemprov Papua. “CPNS formasi pemerintah pusat peluang lolos sangat kecil. Berbeda jika mengikuti tes untuk formasi Papua," katanya.

Provinsi Papua sendiri mengumumkan, belum ada penerimaan CPNS karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum menentukan kuota CPNS 2018 untuk Provinsi Papua dan kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua telah mengusulkan sebanyak 333 formasi ke Kemenpan RB untuk penerimaan 2018. Formasi itu khusus untuk pemprov, sedangkan kabupaten/kota belum diketahui

"Ini kita sudah usulkan, hanya saja sampai saat ini belum ditetapkan oleh Kemanpan RB," kata Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (19/9/2018).

Wenda mengaku pihaknya bersama MRP dan DPR Papua sedang memperjuangkan formasi untuk Orang Asli Papua (OAP) dalam penerimaan CPNS kali ini ke Presiden.

Loading...
;

Di Papua, penerimaan CPNS tahun 2018, diwarnai demonstrasi mahasiswa maupun masyarakat yang dilakukan di berbagai daerah, mulai dari Jayapura hingga Wamena. Demikian juga di Provinsi Papua Barat.

Mahasiswa dan masyarakat pendemo meminta agar proses penerimaan kali ini dilakukan secara manual (kertas). Bukan secara Computer Assisted Test (CAT).

Koordintor aksi di Kota Wamena, Inas Aud mengatakan penolakan ini bukan karena Orang Asli Papua (OAP) tidak mampu secara kemampuan, tetapi karena jaringan internet di Papua memiliki kecepatan yang kurang baik.“Kalau dipaksakan hal ini justru tidak akan berpihak kepada masyarakat asli Papua,” kata Inas Aud.

BKN (Badan Kepegawaian Negara) menjelaskan CAT (Computer Assisted Test ) adalah metode seleksi dengan alat bantu komputer. Peserta langsung mengerjakan soal ujiannya di layar monitor komputer. Soalnya pilihan ganda. Peserta ujian cukup menggunakan mouse untuk mengklik pilihan yang benar. Saat mendaftar, berkas-berkas dimasukkan secara online. Tetapi saat ujian di komputer bisa secara online maupun offline. Hal yang sama sudah dilakukan setiap tahun dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sebagian SMP maupun SMA/SMK di Tanah Papua.

Seorang calon pendaftar CPNS, Martina Aibekop (32) tahun) kepada Jubi, Rabu (19/9/2018), mengatakan sejak 2012 lalu ia telah menjadi tenaga honorer di salah satu instansi di lingkungan Pemprov Papua. Ia mulai mengikuti tes CPNS sejak 2013. Baik itu tes secara manual maupun online yang telah diberlakukan sejak beberapa tahun terakhir.

"Pengalaman saya saat mengikuti tes online (CAT) beberapa tahun lalu, saya kesulitan. Terkadang website (laman) pendaftaran sulit diakses. Saat melampirkan file terjadi kesalahan (error). Selain itu tulisan di website banyak sekali. Bikin bingung, tong (kita) takut salah klik," ujarnya.

Permintaan masyarakat kemudian mendorong Pemprov Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papa untuk menolak penerimaan CPNS sistem CAT.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan pihaknya mendorong Pemprov Papua untuk menolak sistem CAT karena 75 persen wilayah pegunungan tidak bisa menerapkan sistem tersebut karena kecepatan jaringan internet sangat tidak memadai. Demikian juga dengan infrastruktur pendukung lainnya. MRP mengaku mengajukan jumlah formasi yang lebih besar karena angka pengangguran yang tinggi.

“Ini konsekuensi dari pada moratorium yang cukup lama sehingga pencari kerja sudah menumpuk. Oleh karena itu, solusi yang kami bisa ambil adalah menyampaikan ke Presiden agar ada formasi khusus untuk Papua," kata Murib.

Untuk Kabupaten Jayawijaya, Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengakui pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum berani membuka formasi CPNS dengan menggunakan sistem online ini. Walaupun sistem online telah diterapkan pusat, tetapi mendapat penolakan dari masyarakat.

“Apakah nantinya tetap gunakan sistem online atau manual, itu nanti juga dibicarakan dan harus ada keputusan dari Kemenpan RB sebagai dasar hukum jika dilakukan secara manual,” katanya.

Meski begitu Sekda mempersilahkan masyarakat untuk mengurus persyaratan, namun yang pasti belum ada kuota sehingga tak ada dasar hukum untuk dibuka pendaftaran penerimaan CPNS 2018. “Sebenarnya dari Menpan mulai buka pendaftaran secara online hari ini hingga dua minggu kedepan, tapi untuk Papua belum karena masih menunggu kuota,” katanya.

Demikian halnya di Kabupaten Jayapura. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BPKSDM) Kabupaten Jayapura, Aleks Rumbobiar mengaku pemkab masih menunggu jumlah formasi penerimaan CPNS 2018. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal dengan baik semua proses pendaftaran dan rekrutmen, dari awal sampai proses pemasukan nama ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

“Kami sudah punya tenaga user yang akan bertugas memasukkan semua data peserta yang mendaftar manual,” katanya, di Sentani, Rabu (19/9/2018). Dengan demikian pendaftar yang tidak dapat mendaftar secara online, dapat mengumpulkan secara manual. Petugas akan membantu untuk pendaftaran online-nya.

Sejak Rabu (19/9/2018), Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Pendaftaran dilakukan melalui web sscn.bkn.go.id. (Arjuna, Islami,Engel)

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa