Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pendaftaran CPNS di Papua diperkirakan Maret atau usai Pilpres

Ilustrasi wanita mencari lowongan kerja - shutterstock.com
Pendaftaran  CPNS di Papua diperkirakan Maret atau usai Pilpres 1 i Papua
Ilustrasi wanita mencari lowongan kerja – shutterstock.com

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua belum bisa memastikan kapan perekrutan CPNS bisa terlaksana. Hanya saja, pembukaan pendaftaran bisa saja dilakukan pada Maret 2019 atau usai pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres).

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan sejauh ini koordinasi terus dilakukan dengan Menpan-RB. Hanya saja soal waktu belum ada kepastian.

“Mudah-mudahan saja Maret nanti sudah bisa terlaksana,” kata Hery, di Jayapura, Rabu (13/2/2019).

Pendaftaran  CPNS di Papua diperkirakan Maret atau usai Pilpres 2 i Papua

Meskipun mengalami keterlambatan, sudah bisa dipastikan perekrutan CPNS di Papua tidak akan menggunakan sistem CAT maupun grade. Bahkan persentasenya tetap 80 persen Orang Asli Papua (OAP), 20 persen non Papua.

“Ini merupakan kebijakan yang sangat luar biasa dari gubernur. Nanti kami akan lihat perkembangan apa-apa saja yang akan dipersiapkan. Ini butuh keterlibatan kepala daerah dan seluruh BKD di seluruh kabupaten/kota, sehingga semua bisa terintegrasi dengan baik,” ucapnya.

Secara terpisah, Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Kementrian Dalam Negeri terkait penerimaan CPNS di Papua.

“Pak Gubernur baru menandatangi surat yang akan dikirim ke Kemendagri, jadi kami menunggu balasan dari Kemendagri,” kata Auri.

Loading...
;

Menurut ia, isi surat yang dikirimkan ke pusat adalah permintaan agar perekrutan CPNS di Papua bisa dilaksanakan pada Maret, namun semua keputusan ada di Kementerian terkait.

“Jadi mengenai waktu dan kuota kami belum tahu, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawaban,” ucapnya.

Dia menambahkan, saat ini jumlah pegawai honorer yang ada di lingkungan provinsi Papua sekitar 7.000 lebih. Karena itu, Kepala BKN menyampaikan agar tidak menerima lagi pegawai honorer tahun ini dan tetap berjalan dengan formasi yang ada.

“Kemarin kami bertemu dengan kepala BKN dan pihaknya meminta agar pemerintah Papua tidak menerima lagi pegawai honorer,” ungkapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top