Belum lengkapnya data kependudukan menyebabkan penyaluran berbagai bantuan sosial mengalami hambatan.
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pendataan bagi para pencari kerja di Papua guna mendapatkan kartu prakerja untuk pengangguran (KUTA) masih terkendala data kependudukan. Saat ini pendataan kependudukan masih dilakukan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua untuk memastikan jumlah penerima KUTA.
“Dari data kependudukan dapat diketahui berapa banyak jumlah penduduk termasuk yang produktif,” kata Sekda Papua, Heri Dosinaen, Rabu, (27/11/2019).
Baca juga : Dinasker akui pengangguran di Papua masih banyak Cara Kota Jayapura mengurangi
Arus balik diperkirakan akan menambah jumlah pengangguran di Papua
Heri menyebutkan pendataan tersebut diharapkan dapat diketahui jumlah orang asli Papua (OAP), karena hingga kini diakui belum ada data tentang jumlah OAP.
“Walaupun masih menunggu data kependudukan namun pada prinsipnya Papua siap melaksanakan program tersebut,”kata Heri menambahkan.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua, Ribka Haluk, mengatakan sudah menurunkan tim asistensi ke kabupaten dan kota untuk mendampingi Dukcapil melakukan pendataan kependudukan.
“Ini dilakukan karena ada satu variabel yang tidak terisi, termasuk e-KTP, apalagi saat ini pendataan mulai dilakukan saat kelahiran,” kata Haluk.
Menurut dia, bayi yang baru lahir sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK), sehingga dukcapil se Papua diharapkan dapat segera mendata dan mengisi kolom yang sebelumnya masih kosong.
Ia mengakui belum lengkapnya data kependudukan menyebabkan penyaluran berbagai bantuan sosial mengalami hambatan. “Dukcapil terus melakukan pendataan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat kembali dilakukan,” kata Haluk menjelaskan. (*)
Editor : Edi Faisol
