Penebangan kayu di daerah ini dihentikan sementara

Ilustrasi penebangan hutan,pixabay.com
Penebangan kayu di daerah ini dihentikan sementara 1 i Papua
Ilustrasi penebangan hutan,pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Ambon, Jubi – Penebangan kayu yang dilakukan CV Sumber Berkat Abadi di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Timur, Maluku, sementara dihentikan. Saat ini masih menunggu hasil kunjungan lapangan DPRD setempat bersama Dinas Kehutanan provinsi dan LSM Save Sabuai

“Pimpinan dan anggota komisi II DPRD provinsi akan melakukan on the spot akhir pekan depan, dan kami minta Dishut Maluku untuk sementara menghentikan aktivitas penebangan,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, Minggu, (23/2/2020).

Baca jugaPenebangan liar adalah kejahatan hutan

Pelestarian hutan sagu hanya komitmen di atas kertas

Ini rekomendasi pengelolaan hutan dari masyarakat adat Lindu

Permintaan penghentian penebangan kayu ini awalnya diusulkan anggota Komisi II DPRD Maluku, Azis Hentihu saat rapat dengar pendapat bersama DPRD dengan Dishut provinsi, Direktur CV. SBA, serta LSM Gerakan save Sabuai.

Loading...
;

“Tujuannya agar jangan sampai ada upaya dari pihak perusahaan untuk menghilangkan berbagai bukti lapangan yang dilaporkan pihak LSM, jadi aktivitasnya harus dihentikan sementara sampai selesai dilakukan peninjauan lapangan,” kata Richard menambahkan.

Dewan dan aktivis lingkungan menyatakan perusahaan yang masuk dengan izin perkebunan dan mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu umumnya hanyalah modus. Hal itu mengacu beberapa kasus yang terjadi di Pulau Buru atau di Pulau Seram. Modusnya usai penebangan pohon menggunakan IPK, lalu lahannya dibiarkan tanpa ada aktivitas pembukaan lahan perkebunan.

“Akibatnya masyarakat sekitar lokasi penebangan yang menjadi korban keganasan alam akibat banjir, tanah, longsor, hingga kekeringan akibat debit air meninpis di musim kemarau,” kata Richard menjelaskan.

Komisi II juga minta Dinas Kehutanan provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan perusahaan perkebunan yang mengantongi IPK, termasuk CV. SBA.

Koordinator LSM Gerakan Save Sabuai, Usman Bugis, mengatakan perusahaan hanya mendapatkan izin perkebunan pala yang beroperasi di Desa Sabuay, yang izinnya dikeluarkan sejak tahun 2018.

“Mereka juga melakukan pembersihan lokasi sebab masih banyak terdapat pepohonan sehingga mereka membersihkan lokasinya dengan modal mendapatkan IPK dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku,” kata Usman. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top