Follow our news chanel

Previous
Next

Peneliti LIPI: Otsus gagal sejak lahir

Papua
Mahasiswa Tolikara, Papua saat melakukan aksi tolak otsus beberapa waktu lalu di Jayapura - Jubi/Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Penelitian Indonesia atau LIPI, Cahyo Pamungkas menyatakan Otonomi Khusus atau Otsus Papua telah gagal sejak awal.

Perdebatan kegagalan Otsus Papua ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Namun menurutnya sejak awal Otsus Papua sebenarnya telah gagal.

Pernyataan itu dikatakan Cahyo Pamungkas dalam diskusi daring “Otonomi Khusus dan Masa Depan Peace Building di Tanah Papua“. Diskusi¬† diselenggarakan Jaringan Damai Papua dan Jubi, dengan moderator Victor Mambor, pada Senin (3/8/2020).

Menurutnya, saat pemerintah Indonesia mengalami tekanan dari luar dan dalam negeri pada 1998 hingga 2001, rakyat Papua pun meminta referendum.

Posisi pemerintah yang saat itu dalam kondisi lemah, membuat elite reformasi dalam pemerintahan bersedia berkompromi dengan elite Papua, dan menetapkan Undang-Undang Otsus Papua.

“Tapi setelah negara menguat pasca 2002, pemerintah tidak lagi melihat Otsus itu penting. Beberapa elite pemerintah terkesan melihat Undang-Undang Otsus itu, sebagai undang-undang separatis. Otsus itu gagal sejak lahir,” kata Cahyo Pamungkas.

Katanya, karena UU Otsus tidak lahir lewat dialog dengan berbagai pihak di Papua, terutama kelompok pro kemerdekaan. Maka tak ada legitimasi terhadap undang-undang itu.

Loading...
;

Menurutnya, sebaik apa pun Undang-Undang Otsus yang dibuat pemerintah nantinya, tak akan ada legimitasi jika tidak dilakukan dialog dengan para pihak di Papua yang ingin merdeka.

“Sebagus apa pun revisi Undang-Undang Otsus, kalau tak ada legitimasi mengikat akan begini-begini saja. Tidak ada perdamaian,” ujarnya.

Dalam diskusi yang sama, dosen Universitas Melbourne Australia, Profesor. Dr. Richard Chauvel mengatakan Otsus sering dianggap jawaban pemerintah terhadap tuntutan merdeka rakyat Papua. Akan tapi baginya, Otsus bukan hanya sekadar jawaban terhadap aspirasi merdeka, juga produk yang memiliki nilai kepentingan identitas orang asli Papua.

“Namun amanat Undang-Undang Otsus belum sepenuhnya dilaksanakan. Parpol lokal dan lambang daerah bisa di Aceh mengapa tidak di Papua?” kata Richard.

“Belum ada KKR, pelangaran HAM sebagai isu politik terus menerus, isu-isu yang diharapkan diselesaikan Undang-Undang Otsus belum terselesaikan,” ujarnya.

Katanya, selama ini yang dibicarakan dan menjadi perdebatan berbagai pihak, hanya mengenai pendanaan. Bukan hal-hal utama dalam Undang-Undang Otsus. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top