Penembakan lanskar FPI, penyelidikan Komnas HAM akan melibatkan ahli

Penembakan Papua
Ilustrasi pixabay.com

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka opsi melibatkan ahli dalam menyelidiki kasus bentrok yang melibatkan Front Pembela Islam (FPI) dan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya pada Senin (7/12/2020).

“Kalau diperlukan akan melibatkan ahli,” kata Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Mohammad Choirul Anam, Selasa (8/12/2020) malam.

Baca juga : Penembakan terhadap anggota FPI, keluarga mengaku diusir saat jemput jenazah

Muhammadiyah desak Jokowi bentuk tim independen usut bentrok FPI-Polisi

Rumah menteri Mahfud MD dikepung masa, terkait Rizieq Shihab

Anam menjelaskan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Hingga sehari pasca insiden, Komnas HAM telah meminta keterangan dari saksi dan pengurus FPI terkait kasus tersebut.

Loading...
;

Ia juga telah meninjau tempat kejadian perkara kejadian (TKP) yang disebut terjadi ruas tol Jakarta-Cikampek, dekat pintu tol Karawang Timur, Jawa Barat. Namun, Anam belum dapat menjelaskan lebih rinci hasil penyelidikan awal tersebut. Rencananya, Komnas HAM juga akan meminta keterangan dari aparat kepolisian.

“Tadi kami datang ke TKP dan daerah sekitar TKP. Untuk melihat langsung. Dan mendetailkan berbagai informasi yang kami dapat,” kata Anam menambahkan.

Ia mengatakan masih proses penyelidikan dan belum minta keterangan dari kepolisian.

Tercatat bentrok antara polisi dengan anggota FPI memunculkan reaksi publik mendorong agar pemerintah segera membentuk tim independen menyelidiki.

Salah satunya dari organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Rabithah Alawiyah, juga dari  Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas meminta Presiden RI Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengusut kasus bentrok tersebut. Busyro mendesak agar tim independen nantinya dibentuk dengan melibatkan sejumlah unsur organisasi sipil, bukan hanya berguna untuk mengusut fakta penembakan terhadap enam anggota laskar, namun juga mengusut sejumlah peristiwa serupa sebelumnya.

“PP Muhammadiyah mendesak, menuntut, Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo, untuk membentuk tim independen,” ujar Busyro.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rabithah Alawiyah meminta pemerintah juga turun tangan merespons peristiwa bentrok antara aparat kepolisian. “Meminta dibentuknya tim independen yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat sipil guna mengungkap peristiwa tersebut secara fair dan berimbang,” tulis pernyataan Rabithah Alawiyah. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top