Follow our news chanel

Previous
Next

Penerimaan siswa baru di Jabar menuai protes

Papua
Ilustrasi pendidikan - pexels.com.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Bandung, Jubi– Puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, di Jalan Rajiman, Kota Bandung, Selasa, (24/6/2020) kemarin. Mereka kecewa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 yang dilakukan secara daring banyak menimbulkan kesalahan.

“Kami meminta Disdik Jabar untuk bertanggung jawab terkait permasalahan PPDB yang banyak merugikan masyarakat. Seperti tidak semua masyarakat mengerti IT, sementara PPDB dilakukan harus online Pengumuman PPDB pun tidak transparan,” kata Perwakila Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Illa Setiawati.

Dia mengatakan banyak orang tua yang mengeluh karena titik koordinatnya salah, tidak sesuai dengan kenyataan tempat tinggalnya. Pengumuman PPDB juga dinilai tidak transparan, hal  itu banyak dikeluhkan orang tua. “Karena mereka juga tidak tahu mengapa anaknya tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelaskan. Sehingga dengan sistem itu ketika siswa tidak diterima namanya langsung hilang. Tidak ada rekapitulasinya pula,” kata Illa menjelaskan.

Baca juga : DPRD Jabar benarkan ada surat rekomendasi penerimaan siswa baru

Papua belum laporkan petunjuk teknis PPDB 2020

Merdeka Belajar tingkatkan kompetensi guru di Kota Jayapura

Loading...
;

Menurut dia sosialisasi PPDB pun menjadi masalah, buktinya masih banyak orang tua yang belum pahan teknis PPDB dikarenakan berbagai faktor seperti edukasinya yang kurang tersosialisasikan dari sekolah ke calon peserta atau orang tua siswa.

Selain itu pengesahan juknis waktunya mepet sehari sebelum pendaftaran, sehingga sosialisasi kepada publik sangat kurang.

Anggota FMPP lainnya, Sudiarto, menyatakan dinas selalu merekomendasikan siswa yang tidak diterima di negeri untuk diterima di sekolah swasta namun pelayanan di sekolah swasta selalu dihadapkan dengan biaya.

“Saat daftar saja harus membayar sejumlah uang. Belum kalau di SMK harus bayar untuk uang praktik dan ini itu. Bohong kalau siswa miskin di swasta gratis, tetap saja bayar. Jadi selama ini dinas hanya ‘omdo’,” kata Sudiarto.

Sekretaris I Panitia PPDB Dinas Pendidikan Jabar Dian Peniasiani mengatakan dalam Permendikbud dijelaskan bahwa PPBD itu tanggung jawab sekolah melalui musyawarah dewan guru. Selain itu, dalam konsep merdeka belajar juga sekolah harus berkreasi dan berinovasi. Belajar berinovasi itu dimulai dari PPDB dan dengan demikian, PPDB itu sepenuhnya tanggung jawab sekolah.

“Kami dari Disdik Jabar hanya sebagai koordinator saja, karena dapat dibayangkan jika semua sekolah memiliki aturan masing-masing. Maka disdik hadir di situ,” kata Dian.

Terkait transparansi, Dian menyatakan rekapitulasi siswa diakui tidak dimunculkan saat siswa selama proses pendaftaran. Sebab  ada hitung-hitungan kalibrasi nilai UN bagi siswa jalur prestasi nilai rapor. Namun ia memastikan saat pengumuman orang tua siswa bisa melihat nilainya.

“Insya Allah kita selalu transparan,” kata Dian.

Dian mengakui permasalahan PPDB SMA/SMK/SLB Jabar sangat kompleks dan tahun ini PPDB dilaksanakan secara daring karena masa pandemi Covid-19 sehingga sosialisasi yang dilaksanakan tidak bisa dengan tatap muka tapi melalui video conference. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top