Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pengacara dan pemerhati HAM sikapi penembakan Deiyai

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi – Civil Liberty Defenders (CLD) Kepolisian Daerah Papua, terutama pasukan Brimob di lokasi peristiwa telah melakukan pelanggaran HAM atas penembakan yang menewaskan Yulius Pigai dan melukai belasan orang lainnya di Tigi, Kabupaten Deiyai 1 Agustus lalu.

“Tindakan aparat telah melanggar Hak Untuk Hidup, Hak Atas Rasa Aman dan Hak Untuk Tidak Disiksa yang telah diatur dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,” tulis CLD dalam pernyataan persnya yang diterima redaksi, Jum’at (4/8/2017).

Pengacara dan pemerhati HAM sikapi penembakan Deiyai 1 i Papua

CLD mencatat setidaknya telah terjadi tiga kasus kekerasan bersenjata yang dilakukan TNI/Polri di Papua terhadap masyarakat asli, namun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah Indonesia terhadap aparat yang telah melakukan kekerasan tersebut.

“Terlihat ada pembiaran atas pelanggaran yang terjadi, hal ini sesuai dengan sikap Presiden Jokowi yang pada tanggal 31 Juli 2017 menyatakan lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dibandingkan penyelesaian masalah HAM di Papua,” tuding CLD.

Kelompok solidaritas kebebasan berekspresi di Papua yang terdiri dari para pengacara muda ini meminta Komnas HAM menginvestigasi dan mengusust tuntas peristiwa tersebut. Mereka juga meminta Kapolri dan Kapolda Papua menghukum satuan Brimob yang melakukan penembakan.

CLD juga menyesalkan ketidakberimbangan pemberitaan media nasional terhadap kasus tersebut, dan mengimbau agar media nasional harus menjaga independensi media dalam memberitakan permasalahan konflik di Papua.

Loading...
;

Terkait bias informasi, menurut Andreas Harsono peneliti untuk Human Rights Watch (3/8) hal itu disebabkan karena publik, terlebih pers, tidak pernah benar-benar bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Deiyai karena pemerintah menghambat fungsi pengawasan pers yang bebas.

“(Pemerintah masih) membatasi akses terhadap media asing ke Papua, walaupun pada Mei 2015 berjanji akan membuka pembatasan akses terhadap jurnalis asing ke Papua,” kata dia seperti dilansir situs HRW.

Terpisah, belasan mahasiswa Papua di Surabaya (4/8) mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya untuk meminta bantuan menyikapi kasus penembakan tersebut.

Mereka meminta bantuan solidaritas dari LBH Surabaya untuk memperkuat advokasi terhadap kasus kekerasan di Deiyai.

Pengaduan tersebut diterima oleh Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH ) Surabaya Fuad SH dan pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan LBH di Papua untuk menyusun advokasi bersama, serta membantu aksi solidaritas yang akan dilakukan mahasiswa Papua di Surabaya dalam waktu dekat.(*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top