Follow our news chanel

Previous
Next

Pengacara tersangka Rumbiak daftarkan praperadilan ke PN Biak

Salah seorang kuasa hukum tersangka saat usai mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Biak Numfor - Jubi. Dok
Pengacara tersangka Rumbiak daftarkan praperadilan ke PN Biak 1 i Papua
Salah seorang kuasa hukum tersangka saat usai mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Biak Numfor – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kuasa hukum Septinus Rumbiak (50), tersangka kasus penganiayaan di Kabupaten Biak Numfor mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap Polsek Biak Kota ke Pangadilan Negeri setempat.

Upaya ini dilakukan lantaran Polsek Biak Kota dinilai tak prosedural dalam melakukan penangkapan, penahan, dan penyidikan terhadap tersangka.
Imanuel Rumayom dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kyadawun, yang memberikan pendampingan hukum kepada tersangka dan keluarganya mengatakan, pihaknya secara resmi telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan, Selasa (5/11/2019).

“Keluarga sudah memberikan surat kuasa kepada kami. Materi gugatannya juga sudah selesai semua. Setelah kami daftar, kami tinggal tunggu panggilan persidangan,” kata Imanuel Rumayom kepada Jubi via teleponnya, Selasa (5/11/2019).

Menurutnya, tujuan Polsek setempat dipraperadilankan sebagai upaya mengoreksi kinerja penyidik kepolisian agar lebih baik lagi ke depannya, dengan harapan jika ada masyarakat yang diperoses hukum dilakukan sesuai prosedur.

“Menurut kami, jika mengacu pada KUHP ada pelanggaran yang dilakukan penyidik di Polsek Biak Kota. Kami lebih mempermasalahkan terkait kesalahan administrasi yang dilakukan penyidik,” ujarnya.

Katanya, dalam melakukan tugasnya penyidik diduga menyalahi sejumlah aturan yang ada. Tidak hanya Peraturan Kapolri (Perkap) dan KUHP, juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU/8 tahun 2015.

Loading...
;

“Putusan MK itu terkait batas waktu penyerahan SPJP ke Kejaksanaan dan tembusannya kepada (keluarga) terlapor,” ucapnya.

Upaya mengoreksi kinerja polisi di Papua bukan hanya dilakukan oleh pihak tersangka Septinus Rumbiak. Sebelumnya, koaliasi Penegak Hukum dan HAM Papua mengadukan Polda Papua ke Ombudsmen RI Perwakilan Papua.
Salah satu anggota tim koalisi, Emanuel Gobay mengatakan, aduan itu didasarkan adanya dugaan maladministrasi dalam pemindahan tujuh tersangka makar dari Polda Papua ke Polda Kalimantan Timur pada 4 Oktober 2019.

“Tindakan Polda Papua ini masuk kategori pelanggaran Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Emanuel Gobay ketika itu. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top