Follow our news chanel

Pengadaan jaring dan program tetap bangun rumah bagi OAP

Masyarakat asli Papua saat berada di Kantor Bupati Merauke  – Jubi/Frans L Kobun
Pengadaan jaring dan program tetap bangun rumah bagi OAP 1 i Papua
Masyarakat asli Papua saat berada di Kantor Bupati Merauke  – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

“Setelah saya dilantik setahun silam menjadi Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, salah satu program yang menjadi prioritas untuk dijalankan adalah pembangunan perumahan penduduk bagi masyarakat setempat yang umumnya adalah orang asli Papua (OAP).”

Setiap tahun, Kampung Waninggap Nanggo mendapatkan alokasi dana desa yang nilainya sangat besar di atas Rp 1 miliar. Untuk tahun ini saja, dananya  mencapai kurang lebih Rp 2 miliar.

Hanya saja belum dilakukan pencairan karena masih menyelesaikan administrasi untuk pencairan SILPA tahun 2017-2018 yang nilainya sekitar Rp400 juta. Sayang kalau tak dicairkan, tentunya program kerja tak berjalan.

Saat ditemui Jubi, Selasa 30 Juli 2019, Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Dorotheus Gebze, mengatakan saat ini dirinya sedang berada di kota menyelesaikan beberapa administrasi. Karena silpa dua tahun itu, akan segera dicairkan.

“Kalau tak ada halangan mungkin hari Jumat lusa telah ditransfer ke rekening kampung,” ungkapnya.

Pencairan dana SILPA dimaksud, menurutnya, tidak dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. Dimana sesuai ketentuan, harus 20 persen terlebih dahulu atau sekitar Rp200 juta.

Loading...
;

Setelah dicairkan dan digunakan, baru dibuatkan laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan secara berjenjang ke distrik hingga Badan Pemerintahan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Merauke.

“Mekanismenya seperti demikian. Kalau belum ada laporan pertanggungjawaban dibuat, dipastikan pencairan dana tahap berikutnya, tak akan dilakukan,” tegasnya.

Khusus pencairan dana tahap pertama Rp200 juta, menurutnya, telah ada musyawarah bersama masyarakat di kampung. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan perumahan bagi masyarakat.

“Kenapa setiap tahun saya memprogramkan untuk pembangunan perumahan, karena masih banyak warga belum memiliki rumah dan harus menumpang tinggal bersama keluarga. Selain itu, kondisi rumah tak layak ditempati lagi,” ungkapnya.

Dengan melihat kondisi demikian, ia mengambil langkah untuk memanfaatkan dana desa dengan sebaik mungkin, agar dapat dirasakan masyarakat setempat. Apalagi umumnya adalah orang asli Papua.

Selain perumahan, dana desa juga pengadaan jaring. Umumnya mereka tinggal di pinggir pantai dan berprofesi sebagai nelayan. Selama ini ketika turun melaut, mereka hanya menggunakan peralatan seadanya.

“Ada tiga kelompok di kampung dan sesuai kesepakatan bersama, satu kelompok diberikan lima jaring berukuran besar untuk bisa menjaring ikan kakap. Juga jaring sedang agar menjaring udang,” katanya.

Masyarakat setempat, katanya, merespons dengan baik pengadaan jaring maupun pembangunan perumahan.

“Saya tidak ambil keputusan sendiri, tetapi melalui musyawarah bersama. Lalu hal-hal yang dimasukkan dalam program kerja, sesuai kebutuhan di kampung,” ungkapnya.

Dikatakan juga, ketika dana dicairkan, dibawa pulang ke kampung dan ditunjukkan kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya dibagi sesuai pos untuk digunakan.

“Apa yang saya lakukan itu dengan tujuan agar masyarakat tidak menaruh curiga kepada saya bersama aparat kampung lain. Lebih baik harus bersikap transparan dalam pemanfaatan dana dimaksud,” katanya.

Ditanya tentang dana desa tahun ini senilai Rp2 miliar, Dorotheus mengaku pihaknya belum bisa memastikan apakah dana tersebut dapat dicairkan atau tidak dalam waktu dekat, lantaran masih memanfaatkan SILPA dua tahun sebelumnya.

“Kita lihat saja kalau pekerjaan cepat dan laporan pertanggungjawaban segera dituntaskan, maka dapat diusulkan pencairan dana desa tahun ini. Memang waktunya sedikit mepet, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin agar program pekerjaan dijalankan cepat,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Moses Kaibu, menegaskan banyak laporan diterima dari masyarakat kalau dana desa dimanfaatkan sejumlah kepala kampung untuk kepentingan pribadinya.

Bahkan, lanjut Moses, setelah mencairkan dana tak langsung pulang ke kampung. Tetapi berfoya-foya menggunakan dana dimaksud. Sehingga praktis berbagai kegiatan pembangunan tidak berjalan baik.

“Saya sendiri melihat kondisi sejumlah kampung di Kimaam. Di sana sama sekali tak ada pembangunan fisik. Masyarakat terus berteriak dana, tetapi kepala kampung seperti sudah gelap mata,” tegasnya.

Melihat kondisi seperti demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke harus mengambil sikap tegas terhadap kepala kampung yang tak menggunakan dana desa tepat sasaran.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze, beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya telah mengeluarkan instruksi untuk semua kepala kampung. Di mana pengambilan dana desa tak dilakukan di kota. Karena selama ini banyak kepala kampung menghabiskan waktu berminggu minggu bahkan bulan dengan alasan mengurus administrasi.

“Ke depan tidak boleh ada lagi kepala kampung di kota. Untuk pencairan dana desa dan lain-lain dilakukan di distrik. Pemerintah juga sedang membangun kerja sama dengan bank agar melakukan pembayaran di tempat,” ujarnya. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top