Follow our news chanel

Previous
Next

Pengadilan HAM dan KKR bukan jaminan tak lagi terjadi pelanggaran HAM di Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada atau UMG, Garbiel Lele menyatakan Pengadilan HAM juga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tidak menjamin tak akan terjadi lagi pelanggaran HAM di Papua.

Pernyataan itu dikatakan Gabriel Lele dalam diskusi daring Papua Strategic Policy Forum #5 “Urgensi Pembentukan Pengadilan HAM & Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua” pada Senin (20/7/2020).

Diskusi yang digelar Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada (UGM) ini juga menghadirkan beberapa pembicara lain.

Mereka adalah Anum Siregar (Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua), Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM RI), Victor Mambor (Jurnis senior Papua), dan Micahel Manufandu (Duta Besar senior/Tokoh Papua).

“Tidak ada jaminan sama sekali pelanggaran HAM tidak terjadi lagi. Kita sedang bicara struktur kesempatan,” kata Gabriel.

Menurutnya, bicara pengadilan HAM merupakan kesempatan menyelesaikan masalah Papua untuk bisa mewujudkan masa depan lebih baik.

“Karenanya, sebagai sebuah struktur kesempatan [kita] harus berani bereksperimen, ketimbang tidak melakukan apapun,” ujarnya.

Loading...
;

Akan tetapi kata Gabriel, jika ingin menyelesaikan masalah Papua dalam konteks rekonsiliasi, tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan litigasi, formal, dan legal. Pendekatan itu tidak akan menghadirkan penyelesaian jangka panjang.

Katanya, belajar dari pelaksanaan pengadilan dan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM di berbagai negara, pendekatan hukum bisa digunakan sebagai pintu masuk. Namun selanjutnya harus digunakan pendekatan sosiologis atau apologis.

“Makanya rekonsiliasi harus dimaknai sebagai pendekatan psiko sosial. Sangat sulit dan waktu sangat panjang ketika hanya berharap pada negara. Apalagi kalau negara bekerja dengan payung hukum, logikanya sendiri yang sering hanya berhenti pada pendekatan hukum itu,” ucapnya.

Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara mengatakan masalah Papua tidak bisa dilihat dari satu dimensi, apalagi jika hanya dari sisi politik.

“Masalah di Papua ini sudah sangat banyak. Bukan hanya masalah ketimpangan tapi bagaimana penegakan hukum dilaksanakan. Secara umum penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia belum menemui titik terang. Mulai dari kebijakan dan bagaimana pemulihan korban,” kata Beka Ulung.

Menurutnya, dalam penyelesaian pelanggaran HAM ada dua proses yang dapat dilakukan, yakni yudisial dan non yudisial. Hanya saja, proses non yudisial hanya dapat dilakukan untuk peristiwa pelanggaran HAM sebelum tahun 2000. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top