Follow our news chanel

Previous
Next

Pengamat : ada cukong di balik Paslon Pilkada

pilkada, papua, pegaf, pegunungan arfak
ilustrasi Pilkada Serentak 2020 – Jubi/fin.co.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan ada cukong di balik pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah tahun 2020. Keberadaan cukong sering dikaitkan dengan mahar politik yang kerap terjadi saat Pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Penguasa butuh modal kampanye ppilkada namun dompet kere, pada saat yang sama pengusaha butuh kemudahan izin untuk usaha. Kawin silang antara penguasa dan pengusaha, konflik interest,” ujar Pangi, Jumat (18/9/2020) kemarin.

Baca juga : Ketua KPK sebut Pilkada 2020 rawan suap 

Pemprov Papua cek kesiapan 11 kabupaten selenggarakan Pilkada 2020 

Merawat demokrasi pada Pilkada 2020

Pangi menjelaskan, mahar politik merujuk pada transaksi yang dilakukan antara calon peserta pemilu dengan pengusaha alias cukong. Meski sulit untuk dibuktikan, dia menyebut transaksi itu dapat dirasakan karena kepentingan kedua belah pihak.

Loading...
;

Kondisi itu umumnya terjadi akibat ongkos politik dalam setiap pencalonan memang tidak murah. Mulai dari ongkos perahu parpol, biaya konsultan politik dan paket survei, biaya ngopi, bantuan, dan sejumlah agenda pemenangan lainnya.

“Sehingga bertransaksi dengan pengusaha atau pemilik modal adalah jalan tercepat yang bisa dilakukan pihak yang hendak maju dalam Pilkada,” kata Pangi menjelaskan.

Sebagai gantinya pemenang Pilkada biasanya akan membayar ongkos politik itu dengan memberi kemudahan izin bagi pengusaha alias cukong yang telah membiayainya. Bahkan, para cukong tak jarang mendapat keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah ia keluarkan untuk calon yang ia menangkan.

“Nanti ketika jagoannya menang, mereka punya MoU, dapat ijin tambang dengan mudah untuk mengeksplorasi sumber daya alam seperti tambang, batu bara, minyak, gas, mineral dan lain lain yang di daerah tersebut,” kata Pangi menambahkan.

Praktik itu menurut Pangi memang lazim terjadi, dan menjelma dalam istilah ‘tak ada makan siang gratis’. Namun, yang tertinggal dari itu semua adalah sejumlah kerusakan sebab bisnis-bisnis itu tak benar-benar melewati prosedur yang lazim, serta kemiskinan yang tak kunjung membaik.

Kondisi itu, sebelumnya juga sempat diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang di seluruh Indonesia diongkosi cukong.

“Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat.

Umumnya, kata Mahfud, usai terpilih, para kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut. (*)
Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top