Pengeluaran selama sandiwara politik PNG dipertanyakan

James Marape. - Kantor Perdana Menteri PNG

Papua No.1 News Portal | Jubi

Port Moresby, Jubi – Kekhawatiran akan pengeluaran dana publik yang digunakan untuk membayar tagihan hotel mewah, ongkos penerbangan, dan biaya hukum bagi kedua pihak dalam pemerintahan selama berminggu-minggu saat pergolakan politik di Parlemen Papua Nugini telah diungkapkan.

Sambil menanti mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri James Marape bulan lalu, pemerintah dan oposisi telah terpecah menjadi dua kubu yang juga terpisah secara fisik.

Anggota parlemen (MP) pemerintah telah menetap di sebuah hotel eksklusif di Pulau Loloata, sementara oposisi menginap di Crown Hotel – salah satu hotel paling mahal di Port Moresby.

Dalam pernyataan pers minggu lalu, PM Marape menuduh kubu oposisi “memenjarakan” para politisi seperti “tahanan”.

Hal ini terjadi karena kedua belah pihak berusaha memastikan memiliki cukup dukungan untuk memenangkan atau mengalahkan mosi tidak percaya, yang kini diharapkan akan diadakan di Parlemen tahun depan.

Dalam sidang Parlemen pada Senin lalu (14/12/2020), 53 MP mendukung Patrick Pruaitch dari sisi oposisi sementara 52 masih bertahan dengan mendukung James Marape.

Loading...
;

Tetapi ketakstabilan yang berlarut-larut meningkatkan kekhawatiran dari pemilih, yang mulai mengajukan pertanyaan tentang siapa yang membiayai tagihan hotel, penerbangan, dan biaya gugatan hukum.

Pakar politik, Dr. Michelle Rooney, mengatakan para politisi harus bisa bertanggung jawab.

“Menurut saya kekhawatiran yang utama di sini adalah, kalian tahu, kita melihat banyak tagihan yang sangat, sangat mahal,” jelasnya. “Kita harus bertanya-tanya, siapa yang membiayai semua tagihan ini… apakah dana ini berasal dari pemerintah, dana yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan, atau untuk sekolah dan untuk kesehatan dan pendidikan.”

Dr. Rooney mengatakan tantangan atas kepemimpinan seperti ini juga telah menghambat kemampuan politisi untuk melakukan tugas sehari-hari mereka.

“Pertanyaan lainnya adalah waktu yang mereka habiskan untuk melakukan itu”, tukasnya. “Bagaimana hal ini mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan sebagai anggota parlemen dalam hal kebijakan, perumusan, implementasi, dan sebagainya?”

“Di satu sisi, proses seperti ini – mengajukan mosi tidak percaya – ini dapat membantu menantang pemerintah yang kinerjanya tidak baik,” katanya. “Tapi disisi lain, apakah anggota parlemen perlu lebih bijaksana dalam cara mereka mempersiapkan mosi tidak percaya ini.” (Pacific Beat)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top