HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pengerahan massa salah satu pemicu konflik Pemilukada di Papua

Ilustrasi pemungutan suara pemilukada di Papua beberapa tahun lalu - Jubi. Dok
Ilustrasi pemungutan suara pemilukada di Papua beberapa tahun lalu – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua atau Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Jacobus Marjuki mengatakan pengerahan massa dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada, dapat menjadi salah satu pemicu konflik saat pelaksanaan Pemilukada serentak 11 kabupaten di Papua tahun ini.

Ia mengatakan, semua pihak yang terlibat dalam pemilukada mendatang mesti memahami jika tidak dibenarkan mengerahkan massa kecuali pada masa kampanye. Itu pun mesti ada pemberitahuan kepada Polri.

“Jangan mengerahkan massa dalam rangka mau mencari solusi konflik (sengketa pemilukada). Mencari solusi itu silahkan pengacaranya (pasangan calon). Duduk bersama sehingga semua berjalan normal,” kata Brigjen Jacobus Marjuki, Kamis (9/1/2020).

Dalam Undang-Undang, pemilukada tidak dibenarkan pengerahan massa sebagai solusi penyelesaian sengketa. Jika ada masalah sebaiknya dilaporkan ke KPU atau Bawaslu sebagai penyelenggara, karena lembaga inilah yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa pemilukada di daerah.

“Kuncinya adalah jangan mengerahkan massa. Ini yang kami sampaikan supaya tidak dilanggar. Sekali pengerahan, pasti akan timbul (perselisihan) antar kelompok. Itulah potensi konfliknya,” ujarnya.

Wakapolda Papua juga mengingatkan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, agar bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga aparat keamanan, mesti netral.

Loading...
;

“Polri dan TNI sebagai (pihak yang melakukan) pengaman itu harus netral,” ucapnya.

Sementara itu, kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey kepada Jubi belum lama ini mengatakan pihaknya akan membentuk tim pemantau ke setiap kabupaten di Papua yang melaksanakan pemilukada serentak tahun ini.

Katanya, pembentukan tim itu bertujuan memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, benar-benar difasilitasi oleh para pihak terkait menggunakan hak pilihnya.

“Kami rutin membentuk tim pemantau, karena dalam pasal 76 Undang-Undang 39 disebutkan, hak ikut serta dalam pemerintahan dan partai politik adalah hak asasi manusia,” kata Ramandey. (*)

Editor: Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa