Penggunaan aturan lain lemahkan masyarakat adat

papua
Tokoh masyarakat adat Kabupaten Merauke, Papua, Johanes Gluba Gebze diskusi daring "Peran TNI dalam Proyek Food Estate," Rabu (13/10/2021) - tangkapan layar youtube Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tokoh masyarakat adat Kabupaten Merauke, Papua, Johanes Gluba Gebze menyatakan penggunaan aturan lain yang sering digunakan pemerintah dalam suatu kebijakan, misalnya untuk kepentingan investasi dan lainnya, melemahkan keberadaan masyarakat adat.

Pernyataan itu dikatakan mantan  Bupati Merauke dua periode tersebut, dalam diskusi daring “Peran TNI dalam Proyek Food Estate,” Rabu (13/10/2021).

Katanya, keberadaan masyarakat hukum adat, sudah diatur sejak lama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bunyinya jelas hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat,” kata Gluba Gebze.

Menurutnya, dalam Pasal 18B UUD 1945, juga mengakui keberadaan masyarakat adat. Ayat (1) berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Ayat (2) dikatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

“Di mana ruang untuk masyarakat hukum adat karena yang selalu digunakan adalah kententuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ucapnya.

Loading...
;

Katanya, ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

“Hal seperti inilah yang membuat masyarakat adat dilema. Ketika menyusun tata ruang oleh pihak terkait, sama sekali tidak selaras dengan kondisi objektif yang ada. Ini yang membuat terjadinya tumpang tindih. Kebijakan satu sama lain belum sepenuhnya selaras,” katanya.

Gebze juga mengkritisi pembangunan dan investasi yang memanfaatkan kawasan hutan yang sudah berlangsung cukup lama. Akan tetapi ia memertanyakan, apakah secara nasional ada data masih berapa luas cadangan kawasan hutan untuk berbagai program masa depan.

“Kewenangan mangalihkan sebuah peruntukan kawasan lindung itu ada di DPR. Mesti disidangkan dan perlu waktu lama,” katanya.

Sementara itu, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mempertanyakan pelibatan militer dalam program lumbung pangan oleh pemerintah.” Apa urgensi dan legitimasi pelibatan peran militer dalam proyek ini,” kata Gufron Mabruri.

Menurutnya, dampak pelibatan militer dalam program lumbung pangan, dampaknya sudah mulai dirasakan komunitas masyarakat.”Mereka mengalami intimidasi dan pembatasan terhadap akses sumber daya alam dan sebagainya. Kecenderungan sekuritisasi isu ketahanan pangan, Akhirnya mengabaikan banyak hal dan mengedepankan cara penyelesain cepat,” ucapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top