Follow our news chanel

Pengusaha ini dicekal terkait gratifikasi Bupati Malang

Ilustrasi pencekalan, pixabay.com
Pengusaha ini dicekal terkait gratifikasi Bupati Malang 1 i Papua
Ilustrasi pencekalan, pixabay.com

KPK telah mencegah Iwan bepergian ke luar negeri sejak 18 Oktober 2018 sampai 18 April 2019.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang pencegahan ke luar negeri pemilik PT Anugrah Citra Abadi (ACA), Iwan Kurniawan, dalam penyidikan kasus penerimaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Malang nonaktif RK.

“Untuk kebutuhan penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka RK, KPK mengirimkan surat ke imigrasi tentang perpanjangan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Iwan Kurniawan, wiraswasta (pemilik PT Anugrah Citra Abadi) tertanggal 18 April 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu, (28/4/2019).

Baca juga : Mantan Sekda Kota Malang ditetapkan tersangka kasus suap

Gubernur Jatim diperiksa terkait kasus suap Kemenag

Modus suap terhadap Wakil Ketua DPR dengan saweran

Loading...
;

Perpanjangan pencegahan ke luar itu, telah dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 18 April 2019. Sebelumnya, KPK telah mencegah Iwan bepergian ke luar negeri sejak 18 Oktober 2018 sampai 18 April 2019.

“Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri karena dibutuhkan sejak dalam proses penyidikan ataupun dalam proses persidangan terkait penanganan perkara oleh KPK,” KATA Febri menambahkan.

Tercatat pada 11 Oktober 2018 KPK telah mengumumkan RK sebagai tersangka karena menerima suap dan gratifikasi. RK diduga menerima suap dari tersangka AM dari pihak swasta sekitar Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

Dalam perkara gratifikasi, RK bersama-sama dengan EAT dari pihak swasta diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang.

Penerimaan gratifikasi oleh RK dan EAT diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (25/4/2019) sudah menuntut RK dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara ditambah dengan Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top