HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pengusaha Papua datangi DPRD Merauke

Pengusaha Papua yang mengikuti pertemuan di DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Pengusaha Papua datangi DPRD Merauke 1 i Papua
Pengusaha Papua yang mengikuti pertemuan di DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pengurus KAPP berharap ada transparansi dalam setiap paket pekerjaan yang dijalankan setahun. Tujuannya agar dapat diketahui semua orang, termasuk pengusaha Papua.

Puluhan pengurus dan anggota Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke. Kedatangan mereka untuk berdialog dengan pimpinan dan wakil rakyat, sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dialami pengusaha Papua selama ini.

Pengusaha Papua datangi DPRD Merauke 2 i Papua

Sedianya audiens Kamis, 27 Februari 2020 tersebut berlangsung pukul 10.30 WP (Waktu Papua), namun molor hingga pukul 11.30 WP, sebab ketua DPRD Merauke Benjamin Latumahina masih ada acara penting yang tak dapat ditinggalkan.

Meski terlambat, pertemuan tetap dilakukan. Selain sebagian besar anggota DPRD Merauke, pertemuan dihadiri sejumlah pejabat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Merauke.

Ketua KAPP Kabupaten Merauke Saverinus Samkakai menyampaikan terimakasih kepada

pimpinan dewan, karena surat mereka telah diresponi dan dialog bisa berlangsung.

Loading...
;

Ia mengatakan selama ini berbagai pemikiran dan kegiatan KAPP belum tersentuh dengan baik.

“Kami datang untuk melakukan audiens sekaligus mendapatkan pandangan dan masukan dari para wakil rakyat,” katanya.

Ia menyebutkan pada 2019 KAPP juga pernah beraudiensi dengan DPRD Merauke dan hari itu dilakukan kembali.

“Harapan kami dari KAPP agar dewan memfasilitasi atau menjembatani kami bersama pejabat di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke agar kami dapat menyampaikan berbagai aspirasi,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa KAPP telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sekretaris KAPP Kabupaten Merauke Yoseph Paschalis Nautje mengungkapkan pihaknya juga bingung dengan berbagai anggapan keliru tentang keberadaan organisasi KAPP. Pemahaman orang masih sangat minim.

Setelah kepengurusan dilantik pada 2019, kegiatan sosialisasi tentang keberadaan KAPP terus dilakukan. Juga menyerahkan dokumen tentang keberadaan organisasi KAPP kepada pemerintah.

“Harapan kami agar dokumen yang telah diberikan tidak dijadikan sebagai sampah tetapi dipelajari dengan baik sehingga dapat memahami organisasi KAPP sesungguhnya,” katanya.

Ia mengatakan anak-anak Papua juga mampu berorganisasi. Karena itu perlu ada komitmen bersama saat audiensi bersama DPRD yang dilangsungkan hari itu. Artinya, setelah pertemuan ada hasil akhir yang disimpulkan untuk ditindaklanjuti.

“Kami minta perlu kesepakatan bersama dari pertemuan dengan tujuan ketika bertemu pejabat di setiap SKPD pembicaraan tidak menyimpang dari komitmen yang telah dihasilkan,” katanya.

Keberadaan organisasi KAPP, jelas dia, tidak lain pertujuan menghimpun pengusaha asli Papua untuk jalan bersama, sekaligus menggerakan organisasi tersebut.

“Kami juga tidak hanya sekadar bicara tentang konstruksi atau pekerjaan, tetapi ada sejumlah kegiatan yang telah dirancang untuk dijalankan,” katanya.

Ia berharap ada transparansi dalam setiap paket pekerjaan yang dijalankan setahun. Tujuannya agar dapat diketahui semua orang, termasuk pengusaha Papua.

“Selama ini ada anggapan ketika KAPP berbicara soal pekerjaan selalu diidentikan dengan dana Otonomi Khusus (Otsus), saya mempertanyakan apakah dalam peraturan presiden maupun  peraturan gubernur Papua ada item yang menerangkan bahwa KAPP diberikan dana Otsus, ini mohon penjelasan juga,” katanya.

Dengan adanya penjelasan seperti itu ia berharap ketika pengusaha Papua datang ke setiap instansi tak ada bahasa dari pejabat kalau dana otonomi khusus telah habis digunakan.

“Kalau orang bilang dana otsus untuk KAPP, menjadi pertanyaan dikasih kapan dan kepada siapa, mengingat banyak spekulasi berkembang di lapangan yang didapatkan, jangan kami anak Papua sendiri  dibenturkan,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Merauke Benjamin Latumahina mengatakan soal Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan di bawah Rp1 miliar mungkin pembagian yang dilakukan pemerintah selama ini ada yang sudah, tetapi ada juga belum merasakan karena mungkin ada masalah-masalah tertentu.

Pada prinipnya, menurut dia, dewan merespons apa yang menjadi hak pengusaha Papua yang tergabung dalam KAPP akan diakomodir secara baik.

“Saya kira kita perlu melakukan diskusi bersama dan mencari jalan keluar penyelesaian, jika ada persoalan dihadapi selama ini disampaikan untuk didiskusikan ,” ujarnya.

Pengusaha Papua datangi DPRD Merauke 3 i Papua
Ketua DPRD Merauke Benjamin Latumahina memimpin pertemuan dengan KAPP- Jubi/Frans L Kobun

Wakil Ketua II DPRD Merauke Dominikus Ulukyanan menambahkan, pihaknya merespons dengan cepat surat masuk dari KAPP beberapa waktu lalu.

“Hari ini pertemuan langsung dipimpin Pak Ketua DPRD Merauke, dengan demikian para wakil rakyat sangat cepat merespons apa yang menjadi keinginan dan harapan KAPP,” ujarnya.

Ia berharap pertemuan dapat berjalan dengan baik dan benar.

“Tidak perlu kita saling berantam dalam ruangan, tetapi mari dengan kepala dingin membicarakan apa saja yang dialami serta dirasakan selama ini untuk dibahas,” katanya.

Ia menyebutkan saat itu juga hadir pejabat dari beberapa instansi.

“Karena itu silahkan menanyakan apa saja sehingga dapat dicarikan solusinya sekaligus,” ujarnya. (*)

Editor: Syofiardi

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top