Follow our news chanel

Penjelasan BPPRD Nabire terkait PKL dan retribusi

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Nabire, Jubi – Sekretaris Badang Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Daerah (BPPRD) Nabire, Fatmawati mengatakan bahwa areal Pantai Nabire, sesuai tupoksi dalam pengelolaannya, bukan merupakan wewenang pihaknya

“Kita seharusnya hanya kelola retribusi dan sewa tanah Pemda Pemkab,” ujar Fatmawati saat ditemui Jubi. Jumat (25/1/2019).

Menurut Fatmawati, secara tupoksi, kemungkinan Dinas Pariwisata yang akan mengelola RTH tersebut. Akan tetapi pihaknya diberikan wewenang oleh Bupati dan sebagai bawahan tentu siap melaksanakan perintah atasan.

“Karena, masih ada kaitan yaitu pemungutan retribusi,” katanya.

Kata Fatmawati bahwa, sebelumnya pihak Distrik Nabire dan Kelurahan Morgo yang mengelola areal tersebut selama delapan  tahun.

Tetapi kata dia, ada kewajiban – kewajiban yang tidak dipenuhi;  pemungutan retribusi tidak disetor.

Loading...
;

Kemudian seharusnya jika sesuai Perda bahwa retribusi parkiran untuk kendaraan roda empat dikenakan biaya Rp2000 dan roda dua Rp1000. Namun pengelola malah mematok harga yang berbeda, yakni Rp5.000/mobil dan Rp2000/motor.

“Dan pada akhirnya pimpinan daerah dan jajarannya kemudian memberikan tanggung jawab ke kami untuk mengelola. ya kami terima dan membentuk dan dikoordinir oleh kepala bidang penetapan BPPRD Nabire,” jelasnya.

Lanjut dia, BPPRD, kemudian membagi tugas. Ada yang menarik retribusi, sewa tanah Pemda termasuk retribusi kebersihannya.

Kemudian ada enam orang petugas dari BPPRD untuk menangani kebersihan dan petugas keamanan dari Polisi Pamomg Praja sebanyak empat orang. Maka sesuai kesepakatan bersama, lalu untuk pengangkutannya diserahkan ke distrik untuk mengelolanya.

“Jadi jika dibandingkan dengan sebelumnya, kalau dibilang kotor, lebih kotor mana dulu dengan sekarang. Lebih tertib dulu atau sekarang,” tuturnya.

Sebelumnya, seorang penggiat lingkungan di kota Nabire, Bentot Yatipai, minta Pemerintah Kabupaten Nabire meninjau kembali retribusi yang ditarik dari pedangan kaki lima (PKL) di area tersebut.

“Kalau boleh PKL yang membayar retribusi dipertimbangkan, terutama mereka yang berjualan makanan dan minuman. Sebab sangat berdampak terhadap lingkungan mengingat mereka menghasilkan sampah,” ujar Yatipai. (*)

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top