Follow our news chanel

Penolakan Enembe pada Freeport bukan akibat politik

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusy berharap pihak-pihak tertentu tidak melihat sikap gubernur Papua, Lukas Enembe yang menolak surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan rekomendasi 1000 hektare (Ha) lahan untuk kepentingan eksplorasi pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) dari sisi politik. 

"Sikap gubernur jangan dianggap sebagai penolakan politik dan lainnya. Tapi sikap itu diambil gubernur, karena ingin menjaga kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Lorentz," kata Nusy, Rabu (23/1/2019). 

Selain itu menurutnya, perluasan area eksplorasi PTFI, juga mesti dibicarakan dengan masyarakat adat pemilik ulayat, karena selama ini pemilik ulayat belum mendapat hak-haknya secara adil. 

"Meski Papua merupakan wilayah NKRI, tapi tanah ini (Papua), tanah adat. Kedaulatan wilayah hukum ada harus dihormati," ucapnya. 

Katanya, hal lain yang dikhawatirkan jika lahan PTFI diperluas, dapat menyebabkan sengketa batas hak ulayat antara masyarakat adat atau batas wilayah pemerintahan. 

"Ketika area penambangan PT Freeport diperluas, bisa saja masyarakat adat di wilayah kabupaten lain mungkin saja mengklaim area Freeport sudah masuk ke wilayah adatnya, sehingga harus ada kompensasi," ujarnya. 

Loading...
;

Sebagai legislator Papua dari kursi pengangkatan mewakili pihak adat, Nusy mendukung sikap gubernur Papua menolak memberikan perluasan area PTFI dan izin operasi kereta bawah tanah, karena hingga kini belum ada pembicaraan dengan masyarakat pemilik ulayat. 

"Mestinya hal-hal seperti itu yang diselesaikan dulu. Freeport juga mesti terbuka sudah sejauh mana wilayah penambangan bawah tanahnya. Apakah sudah masuk ke wilayah kabupaten lain di luar Mimika atau seperti apa?" katanya. 

Sekda Papua, Herry Dosinaen mengatakan, Desember 2018 lalu, gubernur Papua menjawab surat KLHK yang juga meminta pemberian rekomendasi izin penambahan penggunaan kawasan hutan seluas 1000 Ha. 

"Dulu mereka minta 2800 hektare. Sekarang mereka minta lagi 1000 hektare, namun gubernur menolak," kata Herry Dosinaen. 

Katanya, salah satu alasan penolakan gubernur Papua memberikan rekomendasi, karena wilayah itu merupakan kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Lorentz, yang dilindungi pemerintah. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top