Follow our news chanel

Previous
Next

Penyelenggaraan pilkada harus beradab

Papua
Uskup Mandagi (membelakangi kamera) menyerahkan surat gembala kepada para kontestan Pilkada Merauke, Jumat (25/8/2020) - Jubi/Frans L Kobun.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi Pemilihan Kepala Daerah Merauke harus dilaksanakan secara bermoral dan beradab. Para kandidat juga harus berkomitmen memperjuangkan kepentingan umum.

Permintaan tersebut disampaikan Uskup Administrator Apostolik Keuskupan Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi, MSC saat dialog pagi (coffee morning), Jumat (25/9/2020).  Dialog dihadiri peserta pilkada dan sejumlah pejabat Merauke.

“Pilkada memang perlu dilaksanakan karena negara kita demokratis. Namun, saya malu jika ketiga Calon Kepala Daerah (Merauke) sampai berkelahi (terlibat konflik),” kata Uskup Mandagi.

Uskup mengingatkan pilkada hanya sebagai sarana untuk memilih pemimpin terbaik. Karena itu, mereka yang dinyatakan kalah harus berlapang dada, sedangkan pemenang jangan sampai jemawa.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) juga harus konsisten. Mereka mesti berpegang teguh kepada aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Bawaslu Merauke pada hari ini menerima pengajuan sengketa oleh Tim Kuasa Hukum Herman Anitu Basik Basik-Sularso. Pencalonan kandidat dari Koalisi Golkar-Gerindra ini, sebelumnya digugurkan oleh KPU Merauke.

“Tim Kuasa Hukum (Basik Basik-Sularso) datang sekitar pukul 11.00 (Waktu Papua). Mereka mengajukan permohonan sengketa terhadap berita acara Keputusan KPU Merauke (yang menganulir pencalonan Basik Basik-Sularso),” kata anggota Bawaslu Merauke Felix Tethool.

Loading...
;

Bawaslu meminta tim kuasa hukum memperbaiki kembali permohonan sengketa tersebut. Ada beberapa dokumen belum dilegalisasi. Mereka memberikan batas tiga hari untuk masa perbaikan berkas.

“Beberapa alat bukti, seperti berkas berita acara harus dilegislasi dengan materai. Setelah semua persyaratan terpenuhi, baru (permohonan sengketa tersebut) didaftar dan diplenokan (diputuskan bawaslu),” jelas Tethool.

Anggota Bawaslu Merauke B Tukedjo menambahkan pengajuan bukti-bukti dalam sengketa pilkada persis seperti pada persidangan di pengadilan negeri. “Itu perintah undang undang. Jadi, semua orang harus memahaminya (patuh). (*)”

 

Editor: Aries Munandar

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top